Atensi Presiden soal Kasus Brigadir J, Pengamat: Jangan Sampai Citra Polri Buruk

PRESIDEN Joko Widodo dua kali memberikan atensi terkait kasus Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J agar dapat diusut secara transparan oleh Polri. 

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai atensi Presiden tersebut adalah demi menjaga nama baik institusi Polri, lantaran kasus ini telah memunculkan sentimen negatif dan menjadi perhatian publik.

Baca juga: Deputi Penindakan KPK Turun Langsung Pantau Praperadilan Mardani Maming

"Kasus ini perlu dibereskan jangan sampai perhatian publik yang bertendensi negatif ini kemudian mengarah pada buruknya citra polri yang membuat ketidakpercayaan publik terhadap polri dan penegakan hukum di Indonesia" ujarnya dalam instagram live Medcom Hari Ini bertajuk Perintah Terbaru Presiden Soal Kematian Brigadir J, Jumat (22/7).

Selain itu, menurutnya, Polri diharapkan tidak hanya sekedar mengusut kasus ini secara transparan, tetapi juga sekaligus dapat menyelesaikannya secara cepat dan akurat.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa polisi melakukan penanganan atau pengungkapan perkara ini semata-mata karena adanya tekanan publik dan politik. Penting juga bagi Polri untuk secara berkala menyampaikan informasi lewat progres berdasarkan bukti-bukti" pungkasnya.

Adapun sebelumnya, Jokowi memberikan atensi khusus terhadap kasus kematian Brigadir J. Pertama kali Jokowi bicara tentang kasus Brigadir J ini saat di Subang, Jawa BArat, Selasa (12/7) lalu. Meski secara singkat, Jokowi meminta proses hukum dilakukan. 

Setelah itu, Jokowi kembali angkat bicara soal kasus itu saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jokowi meminta pengusutan kasus kematian Brigadir J diungkap secara terang benderang dan tidak ditutup-tutupi. (OL-6)