Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPR akan lebih dulu merampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebelum membahas revisi UU ITE. Pernyataan ini dikatakan oleh anggota Komisi I DPR Rizki Natakusumah saat dihubungi Rabu (6/7).
"Pembahasan (RUU PDP) masih berlangsung. Tapi memang belum ada surat masuk kapan tepatnya pembahasan (revisi UU ITE) akan berlangsung, fokus legislasi komisi satu saat ini masih di RUU PDP dan penyiaran," ujarnya.
Pembahasan RUU PDP yang diperpanjang satu kali masa sidang memberikan waktu untuk lebih cermat dalam membahas aturan tersebut bersama pemerintah. Praktis waktu yang disediakan harua dimanfaatkan seefektif mungkin agar RUU PDP dapat diselesaikan tepat waktu.
"Iya diperpanjang satu masa sidang lagi dan diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Idealnya setelah RUU PDP selesai, dengan asumsi tentu pembahasannya selesai dalam masa sidang depan," ungkapnya.
Baca juga: Soal Payung Hukum DOB Papua, KPU: Paling Telat Akhir Tahun Ini
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR memberikan waktu kembali kepada Komisi I DPR untuk membahas dan menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
"Memang tidak mudah karena tentu butuh ketelitian dan juga pembahasan pasti ada tarik ulur dan itu dinamika yang biasa terjadi. PDP masih ada kendala teknis yang tentunya kendalanya harus dicarikan solusinya untuk kesempurnaan dari undang-undang ini," ujarnya kemarin.
Keputusan pemberian waktu satu kali masa sidang kepada Komisi I DPR tersebut sudah dipertimbangkan atas
persetujuan badan pertimbangan musyawarah pengganti konsultasi rapat Badan Musyawarah.
"Kemarin menyetujui satu masa sidang lagi diberikan kesempatan kepada pemerintah dan Komisi 1 untuk melakukan sinkronisasi agar apa yang menjadi kendala itu menjadi persepsi yang sama," tukasnya. (OL-4)
BMKG bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta serta TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Jakarta dan sekitarnya
BMKG, TNI AU, dan BPBD DKI Jakarta gelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) 16-22 Januari 2026 untuk cegah bencana hidrometeorologi di Jabodetabek.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
BMKG mengimbau kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah hingga akhir Januari 2026.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved