Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPR akan lebih dulu merampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebelum membahas revisi UU ITE. Pernyataan ini dikatakan oleh anggota Komisi I DPR Rizki Natakusumah saat dihubungi Rabu (6/7).
"Pembahasan (RUU PDP) masih berlangsung. Tapi memang belum ada surat masuk kapan tepatnya pembahasan (revisi UU ITE) akan berlangsung, fokus legislasi komisi satu saat ini masih di RUU PDP dan penyiaran," ujarnya.
Pembahasan RUU PDP yang diperpanjang satu kali masa sidang memberikan waktu untuk lebih cermat dalam membahas aturan tersebut bersama pemerintah. Praktis waktu yang disediakan harua dimanfaatkan seefektif mungkin agar RUU PDP dapat diselesaikan tepat waktu.
"Iya diperpanjang satu masa sidang lagi dan diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Idealnya setelah RUU PDP selesai, dengan asumsi tentu pembahasannya selesai dalam masa sidang depan," ungkapnya.
Baca juga: Soal Payung Hukum DOB Papua, KPU: Paling Telat Akhir Tahun Ini
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR memberikan waktu kembali kepada Komisi I DPR untuk membahas dan menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
"Memang tidak mudah karena tentu butuh ketelitian dan juga pembahasan pasti ada tarik ulur dan itu dinamika yang biasa terjadi. PDP masih ada kendala teknis yang tentunya kendalanya harus dicarikan solusinya untuk kesempurnaan dari undang-undang ini," ujarnya kemarin.
Keputusan pemberian waktu satu kali masa sidang kepada Komisi I DPR tersebut sudah dipertimbangkan atas
persetujuan badan pertimbangan musyawarah pengganti konsultasi rapat Badan Musyawarah.
"Kemarin menyetujui satu masa sidang lagi diberikan kesempatan kepada pemerintah dan Komisi 1 untuk melakukan sinkronisasi agar apa yang menjadi kendala itu menjadi persepsi yang sama," tukasnya. (OL-4)
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Ia mengakui, persoalan sampah sempat terjadi menjelang Lebaran, dipicu gangguan di zona pengolahan di TPST Bantargebang.
Ia menegaskan jika tidak diawasi dengan baik peredaran obat ini berisiko memicu resistensi anti mikroba yang berdampak luas bagi kesehatan masyarakat.
Cegah longsor susulan, Pemkot Jakarta Barat pasang tanggul kayu dolken.
PRABOWO Prabowo Subianto mengecek permukiman warga di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta, Kamis (26/3). Kunjugan tersebut diunggah di Instagram resmi presiden.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta, Jumat (27/3) Sore. Kedua pemimpin negara itu akan membahas termasuk geopolitik
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Legislator PDIP Harris Turino mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga integritas di tengah tantangan ekonomi pada momen Idulfitri 1447 H.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti, menolak keras wacana sekolah daring untuk penghematan BBM. Ingatkan dampak buruk 'learning loss' dan penurunan karakter siswa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved