Wamenkumham: Tidak Ada Perubahan, RUU Pemasyarakatan Siap Disahkan

KPK: Komisi III DPR Dukung Revisi UU Tipikor untuk Aksesi Indonesia ke OECD

KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.

Baznas harus Punya Regulasi Kuat demi Optimalkan Potensi Zakat

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional 

Habiburokhman: Waspadai Mantan Pejabat Jadi Penumpang Gelap Reformasi Polri

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.

DPR Kecam Teror terhadap Ketua BEM UGM Terkait Kasus Anak Bunuh Diri di NTT

Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.

DPR RI Desak Investigasi Menyeluruh Penembakan Pesawat di Boven Digoel

Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.

DPR Dorong Roadmap Nasional Logam Tanah Jarang untuk Perkuat Daya Saing Industri Strategis

ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi. 

Penambahan Wamen, Pengamat: Makin tidak Jelas Arah Indonesia

ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Harus Segera Laksanakan Putusan MK terkait Larangan Wamen Rangkap Jabatan

PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.

KPK Kaji Polemik Rangkap Jabatan Wamen terkait Putusan MK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.

Pemerintah Diyakini Jalankan Putuskan MK Soal Wamen tak Boleh Rangkap Jabatan

MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.

Mahkamah Konstitusi Putuskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Lain

Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Jimly Asshiddiqie: Presiden Harus Perintahkan Wamen Patuh Tidak Rangkap Jabatan

Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.

Demokrasi Tanpa Dusta

Rasch untuk Penilaian Bermakna

Hadir untuk Percaya

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia