KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyerahkan draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan draf revisi UU Pemasyarakatan tidak mengalami perubahan.
"Pimpinan dan anggota Komisi III yang mulia, tidak ada perubahan apapun terkait dengan RUU Pemasyarakatan," kata Edward di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Dia meminta agar Komisi III segera menindaklanjuti proses pembahasan revisi UU Pemasyarakatan. Yakni, pengesahan tingkat II di Rapat Paripurna DPR.
"Selanjutnya akan kami serahkan untuk mendapatkan persetujuan tingkat kedua," ujar dia.
Baca juga: Ombudsman Minta BP Jamsostek Benahi Dugaan Maladministrasi
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menegaskan kembali pernyataan Wamenkumham Edward. Dia mempertanyakan apakah ada masalah jika revisi UU Pemasyarakatan segera disahkan dalam rapat paripurna.
Menanggapi hal tersebut, Edward menegaskan tidak ada masalah. Menurut dia, hasil amendemen payung hukum lembaga pemasyarakatan bisa langsung disahkan.
"Tidak pak (tidak bermasalah revisi UU Pemasyarakatan segera disahkan)," ujar dia. (OL-4)
