Rabu 06 Juli 2022, 13:16 WIB

Ombudsman Minta BP Jamsostek Benahi Dugaan Maladministrasi

Theofilus Ifan Sucipto | Politik dan Hukum
Ombudsman Minta BP Jamsostek Benahi Dugaan Maladministrasi

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Nasabah melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta.

 

OMBUDSMAN meminta BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) dan pihak terkait melaksanakan tindakan korektif. Mereka diberi waktu satu bulan untuk menindaklanjuti saran dari Ombudsman.

“Waktunya 30 hari kerja untuk melaksanakan langkah-langkah tindakan korektif,” kata anggota Ombudsman Hery Susanto saat merilis laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, hari ini.

Hery mengatakan Ombudsman bakal memonitor respons BPJSTK. Namun dia menegaskan bukan berarti seluruh temuan masalah Ombudsman harus rampung dalam 30 hari.

“Yang dimaksud 30 hari setidaknya membuat respons dan menyampaikan pandangan serta progres terhadap tindakan korektif,” papar dia.

Hery mafhum penyelesaian masalah di BPJSTK membutuhkan waktu. Apalagi, beberapa temuan menyangkut regulasi yang perlu dikoordinasikan antaralembaga.

“Revisi undang-undang kan tidak mungkin dilakukan dalam 30 hari kerja. Tapi setidaknya dalam kurun itu sudah bisa mempersiapkan tahapan programnya,” ujar dia.

Baca juga: Kasus Covid-19 Bertambah 2.577 Orang

Ombudsman menemukan dugaan malaadministrasi pelayanan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK). Hal itu berdasarkan penyelidikan Ombudsman pada Oktober hingga November 2021.

“Kami menyimpulkan dalam pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial, BPJS TK terbukti ada malaadministrasi,” kata anggota Ombudsman Hery Susanto saat merilis laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Juli 2022.

Hery mengungkapkan ada tiga bentuk malaadministrasi. Mulai dari tidak kompeten, penyimpangan prosedur, hingga penundaan berlarut.

Penyelidikan dilakukan pada Oktober hingga November 2021 di 12 provinsi. Mulai dari DKI Jakarta, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Banten, Bali, Riau, hingga Sulawesi Selatan.

Ombudsman memeriksa dokumen, meminta keterangan sejumlah pihak, hingga mengecek langsung ke lapangan. Objek penelitiannya ialah 11 kantor wilayah BPJS TK, 12 kantor cabang BPJS TK, HRD perusahaan, hingga serikat pekerja.(OL-4)

Baca Juga

MI

Pengertian Korupsi: Jenis, Penyebab dan Dampak

👤Joan Imanuella Hanna Pangemanan 🕔Selasa 29 November 2022, 22:40 WIB
Corruptio berarti tindakan merusak atau menghancurkan, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,...
MI/HO

Didik Mukrianto: Karang Taruna akan Beri Penghargaan untuk 59 Kepala Daerah

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 29 November 2022, 20:57 WIB
Sebanyak 59 kepala daerah akan menerima penghargaan karena kepeduliannya terhadap kegiatan sosial Karang...
ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

Tak Hadiri Panggilan, Ismail Bolong Mengaku Stres

👤Siti Yona Hukmana 🕔Selasa 29 November 2022, 20:41 WIB
Pipit mengatakan informasi itu disampaikan pengacara Ismail Bolong yang tak disebutkan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya