Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh pihak di Tanah Air untuk mendukung misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke Ukraina dan Rusia.
Menurut Haedar, saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, hari ini, dukungan tersebut diperlukan sebagai aktualisasi dalam mewujudkan perdamaian dunia yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia, yakni UUD NRI 1945.
"Semua pihak di dalam negeri perlu mendukung sebagai aktualisasi mewujudkan perdamaian dunia yang menjadi amanat konstitusi Indonesia. Semoga memperoleh jalan solusi dan membuka langkah damai menghentikan perang oleh kedua negara," kata dia.
Lebih lanjut, Haedar menilai misi perdamaian Presiden Jokowi tersebut merupakan hal yang sangat penting karena pihak-pihak yang memiliki posisi strategis, seperti PBB belum melakukan langkah tegas dan signifikan, sebagaimana diharapkan oleh publik dunia.
Padahal, kata dia, diperlukan keberanian dalam mengambil prakarsa mendamaikan Ukraina dan Rusia demi menghadirkan masa depan dunia yang tertib, maju, dan, damai tanpa peperangan.
Baca juga: Pakar: Jokowi Bisa Jadi Juru Damai Rusia-Ukraina
Dengan demikian, menurut dia, tawaran untuk membuka dialog antara dua pemimpin negara yang bertikai, mencari solusi perdamaian, dan menghentikan perang merupakan jalan politik dan diplomasi yang penting, meskipun terjal.
Berkenaan dengan hasil dari upaya damai itu, Haedar mengatakan hal tersebut memerlukan proses dan tidak langsung berhasil.
"Soal hasilnya, tentu berproses dan tidak langsung berhasil," ujar dia.
Kemudian, Haedar pun menilai bahwa sebagai negara yang netral, moderat, dan mewakili negara berpenduduk besar, Indonesia memiliki posisi yang cukup bagus untuk membawa misi damai ini.
Di samping itu, tambah dia, posisi Presiden Jokowi sebagai Ketua G20 saat ini memang cukup penting untuk dimanfaatkan dalam mendorong Rusia dan Ukraina untuk berdialog mencari solusi damai serta mengakhiri perang.(Ant/OL-4)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian desak Rusia dukung hak sah Iran di tingkat internasional pasca-serangan AS dan Israel. Simak detail diplomasi Teheran dan pembelaan hukumnya di PBB
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan akan mempertimbangkan penghentian pasokan energi Rusia ke Eropa dan mengalihkannya ke pasar Asia.
SEBUAH penemuan luar biasa datang dari tim peneliti Rusia yang berhasil menghidupkan kembali tanaman berbunga asal Siberia, Silene stenophylla, dari biji yang telah terkubur 32 ribu tahun.
Rosatom mengatakan telah mengevakuasi hampir 100 orang dari Iran.
Sistem rudal bahu tersebut disebut akan dipasok Rusia ke Iran secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari kontrak bernilai ratusan juta euro.
Uni Eropa mengusulkan larangan transportasi dan layanan minyak Rusia, namun AS menolak dukungan, sementara negara G7 lain belum memberikan janji jelas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved