Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga manager proyek PT Krakatau Steel berinisial PS, H, dan RHW. Ketiganya diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pabrik blast furnace (BFC) oleh perusahaan tersebut pada 2011.
"PS, selaku Manager Proyek PT Krakatau Steel, diperiksa karena saksi adalah Mantan Project Director BFC Project Periode September 2019 sampai Desember 2021," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Selasa (21/6).
Ketut mengatakan hubungan PS dengan BFC Project adalah pada periode Oktober 2017 sampai September 2019. PS, kala itu menjabat sebagai Deputi Project Director BFC Project membantu project director atau perwakilan pemilik atas nama Raden Hernanto untuk menyiapkan komunikasi, korespondensi, dan rapat dengan pihak konsorsium (kontraktor).
Baca juga: Kejagung Periksa Bekas Plt Dirut Krakatau Engineering Usut Korupsi Pabrik Blast Furnace
Kemudian, pada September 2019 sampai Desember 2021, PS diangkat sebagai Project Director BFC Project. Tugasnya adalah sebagai Project Director yakni mengoordinasikan dan mengendalikan pekerjaan agar sesuai dengan kontrak cq addendum keempat, kontrak progres pekerjaan.
"Pada saat yang bersangkutan sebagai Project Director sudah mencapai penerbitan First Blow In (FBI) atau sekitar 90% dan pembayaran untuk Foreign Portion (bagian asing) sudah mencapai 87,33% atau US$292.454.071, namun untuk Local Portion (bagian lokal) sudah dibayar 100% atau Rp2.215.424.762.190 melalui pembayaran proyek dan bridging loan (pinjaman) walaupun proyek belum selesai," ungkap Ketut.
Namun, tahap kesiapan operasi belum berhasil atau gagal sampai 13 Desember 2019. Sehingga, dilakukan penghentian sementara (planned shut down).
"Hingga hari ini belum dilakukan serah terima proyek (final acceptance) dari kontraktor kepada pemilik pekerjaan (PT Krakatau Steel)," ujar Ketut.
Sedangkan, H, yang juga Manager Proyek PT Krakatau Steel, diperiksa terkait pihak yang mengetahui tentang penerbitan notice to proceed atau pemberitahuan untuk melanjutkan dan dimulainya pekerjaan proyek BFC.
Sementara itu, RHW diperiksa dalam kapasitas saat dia menjabat sebagai Mantan General Manager Proyek BFC PT Krakatau Steel (PTKS) periode Juli 2013 sampai Agustus 2021 dan tim persiapan dan implementasi proyek PTKS untuk proyek BFC tahun 2011.
"Hubungannya dengan BFC Project adalah pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Manager Proyek BFC diterangkan bahwa coke oven gas holder yang belum terpasang saat itu sekitar USD 20 juta dengan kurs dolar Rp.9000 dengan jumlah total sebesar Rp180 miliar," ucap Ketut.
Ketiga saksi diperiksa pada Senin (20/6). Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.
Dugaan rasuah di Krakatau Steel terendus setelah ditemukan adanya biaya operasi produksi yang lebih tinggi dari harga baja di pasaran saat uji coba. Sampai Desember 2019, pabrik bernilai kontrak Rp6,921 itu belum 100% dibangun.
Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara korupsi pembangunan pabrik blast furnace oleh Krakatau Steel. Penyidik akan melakukan gelar perkara dengan ahli sebelum penetapan tersangka. (OL-1)
Kepolisian Norwegia resmi menjerat eks PM Thorbjørn Jagland dengan tuduhan korupsi berat terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit fiktif di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Dukungan konkret negara melalui proteksi perdagangan, penguatan tata niaga, serta keberpihakan pada produksi dalam negeri akan menjadi fondasi Krakatau Steel untuk bangkit lebih kuat.
Industri baja nasional tengah menghadapi tekanan global dan tantangan struktural, termasuk masuknya produk baja impor berharga rendah yang menekan daya saing.
KRAS kini bergerak agresif sebagai tulang punggung yang mendukung sektor infrastruktur, manufaktur, serta pertumbuhan ekonomi nasional secara luas.
Kebijakan GSH merupakan langkah elegan sekaligus apresiasi kepada karyawan.
Transformasi dan kinerja positif tidak terlepas dari dukungan Danantara selaku pemegang saham seri B.
Dari total kewajiban sebesar USD 200 juta, termasuk utang bunga dan denda, perseroan membayarkan USD 35 juta
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved