Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta seluruh pihak berhati-hati dan menahan diri untuk tidak mengeluarkan komentar-komentar yang bisa memicu kegaduhan, terutama menjelang Pemilu 2024.
Hal tersebut ia sampaikan setelah Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani Maming mendukung Jokowi untuk melanjutkan setelah 2024.
"Tadi banyak yang menyampaikan lanjutkan-lanjutkan. Hati-hati ini tahun politik. Bapak ibu yang menyampaikan lanjutkan-lanjutkan tapi saya yang didemo," ujar Jokowi dalam Perayaan 50 Tahun Hipmi di Jakarta, Jumat (10/6).
Kepala negara mengaku sudah seringkali menjadi sasaran unjuk rasa karena komentar-komentar nyeleneh orang-orang di sekitarnya, termasuk para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca juga: Jokowi Perpanjang Masa Tugas Anggota DKPP Tiga Bulan
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi satu contoh. "Kan sudah tejadi. Pak mantan ketua Hipmi, Menteri Investasi, karena alesan ini, ini, ini, lanjutkan! Besoknya, tidak sampai sehari, saya didemo besar-besaran. Yang ngomong bukan saya tapi yang didemo saya. Demo Pak Bahlil, dong," ucap mantan wali kota Solo itu.
Sejatinya, Jokowi memahami makna dibalik kata 'lanjutkan' yang kerap disampaikan para menterinya. Itu bukan merujuk pada masa pemerintahan, melainkan program-program, kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kemajuan bangsa dan negara. Namun, itu seringkali ditanggapi atau diasumsikan berbeda oleh masyarakat.
"Sebetulnya saya menangkap. Yang dimaksud lanjutkan itu adalah programnya. Tapi karena ini tahun politik, hati-hati," tegasnya.
Jokowi pun menekankan bahwa siapapun pemimpin Indonesia di masa mendatang, program-program yang terbukti efektif dan membawa manfaat besar sudah semestinya dilanjutkan.
"Pemimpinnya siapapun, terserah. Tapi lanjutkan program-programnya supaya ada keberlanjutan. Jangan sampai pemimpin satu sudah kerja tapi tidak diteruskan oleh pemimpin selanjutnya. Kalau seerti itu, mulai dari TK terus. Sudah ke SMP, SMK, balik lagi ke TK. Kapan kita mau sampai lulus universitas?" tandasnya.(OL-4)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Ini menanggapi dinamika pasang surut hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-5 RI tersebut, hingga dikabarkan merenggang setelah berbeda pilihan.
Internal Partai PDI Perjuangan (PDIP) disebut dalam kondisi bersitegang. Ada pihak yang tidak suka dengan keberadaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sebalikn
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan sosok pak lurah yang meminta tiga periode masa jabatan presiden.
Adian Napitupulu, mengungkapkan sumber masalah yang menyebabkan ketegangan antara keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.
Pendahulu Xi Jinping, yakni Xi Jiang Zemin dan Hu Jintao melepaskan kekuasaan setelah 10 tahun menjabat.
PERINGATANAN 49 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) digelar dengan tama Menolak Lupa: Pertahankan Demokrasi. Mengingatkan 3 periode jabatan presiden melawan reformasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved