Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menegaskan bahwa tidak ada persaingan dengan lembaga lain dalam penegakan hukum terkait pertanahan.
Selama ini, Kejagung telah memiliki Satgas Mafia Tanah untuk menyelesaikan persoalan tanah. Pun, Kejagung mengapresiasi rencana pemerintah membentuk tim lintas kementerian atau lembaga (K/L) untuk memberantas praktif mafia tanah.
"Apapun yang menjadi program pemerintah, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya ada tim gabungan, itu bagus," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Selasa (24/5).
Baca juga: Presiden: Usut Tuntas Kasus Mafia Tanah
Ketut menilai sejauh ini Satgas Mafia Tanah tidak menemui kendala berarti. Penanganan perkara diserahkan ke kejaksaan di daerah. Baik di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.
Pihaknya berharap tim lintas K/L yang akan dibentuk pemerintah, bisa terejawantah sampai ke tingkat daerah. "Di penegakan hukum itu tidak ada persaingan antar lembaga, yang ada itu kolaborasi," pungkas Ketut.
Baca juga: BNPT Ungkap Kelompok Radikalisme dan Terorisme di Kampus
Sebelumnya, Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak berpendapat tim yang akan dibentuk pemerintah bisa membantu tugas Satgas Mafia Tanah dari sisi hulu.
"Jadi bagian hulu dibenahi dan law enforcement dijalankan dengan konsisten. Baru masalah pertanahan dan mafia tanah dapat diselesaikan," tuturnya.(OL-11)
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Kasus OTT hakim di PN Depok memicu evaluasi pengawasan peradilan. Komisi Yudisial (KY) dorong sistem preventif dan penguatan integritas sejak rekrutmen hingga promosi hakim.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Pandji mengatakan, sejak awal hingga akhir pemeriksaan, suasana yang terbangun cukup bersahabat. Ia menilai proses klarifikasi berjalan jelas dan runut, tanpa tekanan.
Diketahui, dalam proses penyelidikan penyidik telah memeriksa pelapor dan saksi dari pelapor. Kemudian, memeriksa ahli. Total ada enam laporan masuk terhadap Pandji di Polda Metro Jaya.
Dari lima laporan yang masuk salah satu di antaranya dilayangkan oleh Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus Aliansi Pemuda Muhammadiyahh, Rizki Abdul Rahman Wahid.
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Dude merupakan brand ambassador PT DSI. Maka itu, penyidik perlu mendengarkan keterangan suami artis Alyssa Soebandono itu.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved