Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menegaskan bahwa tidak ada persaingan dengan lembaga lain dalam penegakan hukum terkait pertanahan.
Selama ini, Kejagung telah memiliki Satgas Mafia Tanah untuk menyelesaikan persoalan tanah. Pun, Kejagung mengapresiasi rencana pemerintah membentuk tim lintas kementerian atau lembaga (K/L) untuk memberantas praktif mafia tanah.
"Apapun yang menjadi program pemerintah, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya ada tim gabungan, itu bagus," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Selasa (24/5).
Baca juga: Presiden: Usut Tuntas Kasus Mafia Tanah
Ketut menilai sejauh ini Satgas Mafia Tanah tidak menemui kendala berarti. Penanganan perkara diserahkan ke kejaksaan di daerah. Baik di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.
Pihaknya berharap tim lintas K/L yang akan dibentuk pemerintah, bisa terejawantah sampai ke tingkat daerah. "Di penegakan hukum itu tidak ada persaingan antar lembaga, yang ada itu kolaborasi," pungkas Ketut.
Baca juga: BNPT Ungkap Kelompok Radikalisme dan Terorisme di Kampus
Sebelumnya, Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak berpendapat tim yang akan dibentuk pemerintah bisa membantu tugas Satgas Mafia Tanah dari sisi hulu.
"Jadi bagian hulu dibenahi dan law enforcement dijalankan dengan konsisten. Baru masalah pertanahan dan mafia tanah dapat diselesaikan," tuturnya.(OL-11)
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) mengkritik adanya pengerahan kendaraan taktis (rantis) di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung).
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia menggelar aksi menuntut penanganan kasus korupsi Payment Gateway Kemenkumham
Sunan Kalijaga pengacara kontroversial? Cari tahu profil, kasus-kasus kontroversial, dan kontroversi Sunan Kalijaga! Klik di sini untuk berita terupdate! lihat selengkapnya
Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebritas yang kerap menjadi sorotan media, baik karena kariernya maupun kontroversi yang mengiringinya.
Ketum HIPMI Kepulauan Riau Sari Mulyawati, menyampaikan harapannya agar Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, segera dibebaskan
Eksaminasi yang merupakan usaha yang sangat penting bagi kalangan akademisi dalam mengkritisi putusan pengadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved