Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan jajaran menterinya untuk mengusut tuntas seluruh kasus mafia tanah yang terjadi di Tanah Air.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/5). Menindaklanjuti arahan itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian atau lembaga (K/L).
Baca juga: Pembentukan Pansus Langkah Awal Atasi Mafia Tanah
Dalam hal ini, untuk menyelesaikan salah satu aksi kejahatan yang banyak merugikan masyarakat dan negara. "Mafia tanah akan kita selesaikan dan kita sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas K/L, termasuk KPK. Untuk melakukan prosedur dan penilaian," ujar Mahfud seusai rapat.
Pihaknya mengakui bahwa hingga saat ini, para mafia tanah masih bisa bergerak leluasa. Termasuk, memanipulasi legalitas lahan, baik milik masyarakat maupun negara.
Baca juga: Mengintip Kekayaan Ketua KPK Firli Bahuri, Totalnya Rp20,7 M
Mafia yang sejatinya tidak memiliki hak atas bidang tanah tertentu bisa mengklaim hal tersebut. Bahkan, mereka kerap menang saat kasus naik ke tingkat pengadilan.
"Kalau ada indikasi pidana, Kejaksaan Agung akan melakukan tindakan tegas untuk melakukan penyidikan. Putusan pengadilan yang sudah inkracht, sekalipun kita tingkatkan perdatanya, akan kita lihat pidananya. Agar mafia tanah tidak terus merampas tanah negara, tanah rakyat," tegas Mahfud.(OL-11)
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved