Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari atau yang akrab disapa dengan Tobas menjelaskan, pembentukan panitia khusus (pansus) mafia tanah merupakan bentuk keseriusan dan komitmen DPR dalam memberantas keberadaan mafia tanah. Rencana pembentukan pansus mafia akan dibicarakan kepada pimpinan DPR untuk bisa segera ditetapkan dalam Rapat Paripunra DPR.
"Pansus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat sementara. Pansus bertugas dalam jangka waktu tertentu dan ditetapkan oleh paripurna DPR," ungkap Tobas dalam keterangan yang ia sampaikan di Jakarta, Sabtu (19/3).
Tobas menuturka,n usulan pembentukan pansus berasal dari mayoritas fraksi yang ada di komisi III. Keterlibatan oknum aparat penegakan hukum (APH) oleh para mafia tanah menjadi salah satu alasan DPR perlu membentuk pansus.
"Diharapkan pansus mafia tanah dapat mengurai persoalan pertanahan di Indonesia yang seringkali menjadi kacau karena ulah mafia tanah," ujarnya.
Karena permasalahan mafia tanah melibatkan mitra kerja lintas komisi, Tobas menjelaskan, pimpinan Komisi III akan melakukan komunikasi dengan Komisi II selaku mitra kerja yang berurusan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pansus merupakan langkah signifikan dan efektif untuk menghentikan praktek mafia tanah yang melibatkan para oknum dari pejabat negara.
"Karena tugasnya beririsan dengan tugas Komisi II tentunya dibutuhkan komunikasi dengan pimpinan dan anggota Komisi II," ujar Tobas.
Baca juga : Menanti Penyelesaian Eksekusi Aset Terpidana Jiwasraya
Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengaku hingga saat ini belum ada komunikasi terkait, baik dari pimpinan maupun anggota Komisi III DPR ke Komisi II.
Mengenai permasalahan mafia tanah, Guspardi menjelaskan, Komisi II sebelumnya telah membentuk panitia kerja (panja) mafia tanah yang telah bekerja mengusut permainan mafia tanah di badan kementerian ATR/BPN.
"Belum ada komunikasi, kami di Komisi II karena mitra kami dengan ATR/BPN kami sudah bentuk Panja Mafia Tanah yang sudah bekerja," jelas Guspardi.
Guspardi sepakat permasalahan mafia tanah di Indonesia perlu segera diatasi. Korban mafia tanah sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Baik itu masyarakat kecil hingga masyarakat yang memiliki kedudukan dan jabatan bahkan negara.
"Sepakat bahwa mafia tanah perlu dibenahi. Tidak hanya merugikan masyarakat namun juga mafia tanah telah banyak merugikan orang-orang yang punya jabatan. Jadi tidak main-main kekuatan para mafia tanah ini," ungkap Guspardi. (OL-7)
MAYORITAS wakil rakyat Jakarta berpendapat Ibu Kota sudah darurat banjir. Atas dasar tersebut, DPRD DKI sepakat membentuk tim panitia khusus (pansus)
KETUA DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan bahwa tugas panitia khusus (pansus) banjir berbeda dengan usulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
PANITIA Khusus (Pansus) banjir akan memanggil semua pihak terkait untuk menyelidiki terjadinya banjir di Jakarta seperti Mantan Gubernur Basuki Tjahaja
Pembentukan pansus untuk mengusut penyalahgunaan kekuasaan Sambo tidak semudah membalik telapak tangan. Meski ada desakan dari publik dan aktivis, tetapi di DPR sulit direalisasikan.
TIM Advokasi untuk Kemanusiaan Korban Gagal Ginjal Akut pada Anak (GGAPA) dan 25 keluarga korban menemui Komisi IX DPR di Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023. Mereka meminta DPR membentuk pansus.
Charlers Honoris mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.
Orangtua yang mampu menyadari bahwa kecerdasan anak-anak berbeda-beda.
Lobby NasDem Tower disulap menjadi runway. Eskalator bahkan dimanfaatkan sebagai area masuk dan keluarnya para model.
Perkembangan media sosial menjadi momentum bagi kemajuan pariwisata di Sukabumi agar mampu menyedot perhatian para wisatawan.
Dengan banyak perbedaan, suku, agama, bahasa, dan ras menjadi modal untuk meneruskan perjuangan para terdahulu.
Tim dari DPW Jawa Barat akan bergerak sampai ke bawah untuk melihat kesiapan memenangkan suara Amin di Tasikmalaya, dengan target 70%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved