Jumat 22 April 2022, 18:48 WIB

Kejagung tak Pandang Jabatan Tersangka Korupsi Minyak Goreng

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Kejagung tak Pandang Jabatan Tersangka Korupsi Minyak Goreng

Antara
Jaksa Agung ST Burhanuddin saat memberikan keterangan pers kasus mafia minyak goreng.

 

PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung tidak memandang jabatan unsur swasta, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng.

Menurut JAM-Pidsus Febrie Adriansyah, ketiganya ditetapkan tersangka karena berperan atas tindak pidana korupsi. Itu disampaikan Febrie saat menanggapi keberatan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), yang meminta tiga tersangka dari unsur swasta dilepaskan.

"Kita tidak melihat dari sisi jabatan di korporasi, tapi pidana adalah menyangkut apa yang dilakukan dalam perbuatan pidana tersebut," tegas Febrie di Jakarta, Jumat (22/4).

Baca juga: Kejagung Geledah 10 Lokasi terkait Kasus Minyak Goreng

Adapun ketiga tersangka yang dimaksud adalah Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Lalu, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group. Berikut, Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Febrie menekankan bahwa pihaknya berani menetapkan tiga tersangka tersebut, karena telah melakukan kongkalingkong dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana.

Baca juga: Datangi KSP, Petani Sawit Keluhkan Masalah Pendanaan

"Bahwa dari alat bukti, maka dipastikan yang berperan terjadinya pidana adalah mereka yang sudah kita tersangkakan," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga meminta tiga pengurus perusahaan eksportir minyak goreng yang menjadi tersangka, untuk segera dilepas. Adapun ketiganya merupakan anggota GIMNI.

"Mengganggu psikologi kita. Padahal, kita sudah berbuat benar, pengorbanan besar, malah kena. Jadi merugikan, ini ada kepanikan," tutur Sahat.(OL-11)

 

 

Baca Juga

Youtube

Sah, Revisi KUHP Resmi Menjadi UU

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Selasa 06 Desember 2022, 11:18 WIB
Revisi KUHP awalnya bakal disahkan pada 2019 setelah semua fraksi sepakat untuk disahkan pada rapat...
dok.pribadi

Pengamat: KPK Tak Dibenarkan Bertindak Diskriminatif dengan Alasan Apa pun

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 06 Desember 2022, 08:54 WIB
KAPASITAS Ketua KPK memberi sambutan saat pembukaan acara, berada di tengah -tengah semua peserta yang hadir, sehingga tidak bisa diartikan...
MI/BAYU ANGGORO

KPK Kembali Mengingatkan Pelaku Korupsi Dana Kebencanaan Terancam Hukuman Mati

👤Bayu Anggoro 🕔Senin 05 Desember 2022, 22:20 WIB
Penyaluran bantuan bencana yang menggunakan dana negara baik APBD maupun APBN rawan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya