PERWAKILAN Petani Sawit Swadaya Berkelanjutan mengunjungi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Jumat (22/4) ini.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diminta memfasilitasi masalah pendanaan program sarana dan prasarana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Perwakilan petani sawit, Rukaiyah Rafik, menjelaskan dukungan dana dibutuhkan untuk perbaikan kelembagaan.
Berikut, urusan pendataan, mengurus Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan dukungan peremajaan kebun sawit rakyat.
Baca juga: Kejar Target Peremajaan Sawit Rakyat, Skema Kemitraan Diterapkan
"Serta sarana dan prasarana untuk petani, khususnya petani sawit swadaya,” terang Rukaiyah di gedung KSP Jakarta, Jumat (22/4).
Rukaiyah mengatakan bahwa petani sawit swadaya berperan penting dalam menjamin pasokan CPO Indonesia. Menurutnya, dengan mengelola 6,7 hektare, petani sawit swadaya berkontribusi pada pendapatan pungutan ekspor sebesar 41%.
Namun, pihaknya menilai pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDPKS, belum dirasakan manfaatnya oleh petani sawit swadaya. “Kami minta Kantor Staf Presiden bisa memfasilitasi kami untuk bisa terlibat di dalam BPDPKS,” imbuhnya.
Baca juga: Petani Sawit Minta Kejagung Selidiki Subsidi Minyak Goreng dari Dana Sawit
Dengan adanya perwakilan petani sawit swadaya di BPDPKS, dukungan dana bisa diperoleh untuk peningkatan kualitas sumber daya petani. Seperti, pelatihan dan pengembangan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit.
Menanggapi hal itu, Moeldoko menngatakan petani sawit seharusnya menjadi pelaku utama rantai pasok minyak kelapa sawit (CPO) untuk minyak goreng dan biodiesel. Namun, saat ini petani sawit hanya bisa menanam dan menunggu hasil panen.
"Petani sawit swadaya harus mau berubah dan terus meningkatkan kemampuan produksinya. Sehingga, bisa menghasilkan bahan baku yang berkualitas," tutur Moeldoko.(OL-11)
