Kamis 14 April 2022, 15:39 WIB

ASN Dilarang Mudik dengan Mobil Dinas

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
ASN Dilarang Mudik dengan Mobil Dinas

Antara
Petugas mengoperasikan mobil derek untuk membawa mobil dinas di Bandung, Jawa Barat.

 

PADA Lebaran tahun ini, pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. 

Namun, Kementerian Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melarang aparatur sipil negara (ASN) yang hendak mudik dengan mobil dinas. Hal itu tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2022.

Dalam edaran yang ditandatangani Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pemerintah, agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik. Apalagi, berlibur maupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas.

Baca juga: Pemerintah Gencarkan Vaksinasi Booster di Kota Keberangkatan Pemudik

Selain itu, para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum dan sesudah periode libur nasional dan cuti bersama Idulfitri. Namun, cuti tahunan diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai di masing-masing instansi.

Pemberian cuti tahunan juga harus dilakukan secara akuntabel. Itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.

Baca juga: ASN Ditangkap Densus 88, Tjahjo: Seharusnya Setia pada Pancasila

ASN yang akan mudik maupun bepergian ke luar negeri, diminta memerhatikan status risiko penyebaran covid-19 di wilayah tujuan. Serta, memerhatikan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

“Pegawai ASN agar selalu memperhatikan dan mematuhi kriteria persyaratan, serta protokol perjalanan yang ditetapkan, berikut penggunaan platform PeduliLindungi,” pungkas Tjahjo.

PPK, lanjut dia, dapat menetapkan pengaturan teknis dan langkah yang diperlukan bagi setiap instansi. Serta, memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar.(OL-11)

Baca Juga

Ist

PBB: Ujaran Kebencian Rusak Solidaritas Komunitas Sosial

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:57 WIB
Ujaran kebencian telah menjalar dan merusak kohesi sosial dan merusak pemahaman bersama yang seharusnya ada dalam sebuah komunitas dan...
Dok MI

Kemendagri Ingatkan Penyederhanaan Regulasi untuk Harmonisasi Peraturan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:43 WIB
Hal itu dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun Perda dan...
Antara

Kabareskrim Instruksikan Pisahkan Laporan Polisi Kasus Indosurya

👤Siti Yona Hukmana 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:28 WIB
Dia mengaku akan menyelidiki secara parsial. Artinya setiap LP akan ditangani secara...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya