Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi lonjakan masyarakat yang akan mudik Lebaran. Hal itu diungkapkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Setelah dua tahun tanpa mudik Lebaran, diprediksi antusiasme masyarakat pada mudik tahun ini melonjak. Pemerintah harus menyiapkan berbagai skenario sebaik-baiknya, agar masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman.
"Dua tahun ini pemerintah tak menyiapkan kebijakan mudik. Tahun ini, kita tata dan siapkan mudik sebaik-baiknya. Dari aparat keamanan, penyelenggara transportasi sampai kesehatan," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Rabu (13/4).
Baca juga: Penanggung Jawab Masjid Harus Awasi Prokes Selama Ibadah
Dengan vaksinasi covid-19 lengkap, diharapkan dapat melindungi kesehatan para pemudik. Berikut juga keluarga di kampung halaman, agar tidak terjadi penularan virus korona.
"Vaksinasi ini memang diutamakan di wilayah tempat pemberangkatan mudik. Seperti, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan kota-kota besar di luar Jawa, termasuk Medan dan Makassar," imbuhnya.
Arus mudik Lebaran pada tahun ini diperkirakan sangat besar. Sekitar 80 juta orang pemudik diprediksi akan 'balas dendam' pulang ke kampung halaman. Penyiapan mudik tengah dipersiapkan pemerintah, agar momen mudik dapat dikendalikan dengan baik.
Baca juga: Mudik Lebaran, Pertamina: Konsumsi Pertalite-LPG Bakal Naik, Pertamax Turun
"Di antaranya, optimalisasi program vaksinasi covid-19 secara lengkap, termasuk booster, yang dilaksanakan selama Ramadan," pungkas Muhadjir.
Untuk prasarana transportasi, lanjut dia, pemerintah juga merancang strategi pengendalian lonjakan perjalanan di jalur darat, laut dan udara. Misalnya, untuk jalur darat dirancang prasarana jalan dan rest area yang baik di jalan tol, serta menyiapkan SPBU mobile.
"Kemudian untuk jalur laut, dirancang perjalanan kapal penumpang yang besar untuk diprioritaskan. Untuk jalur udara, dibuka landasan tambahan untuk pesawat terbang," katanya.(OL-11)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Jumlah masyarakat Indonesia yang disuntik vaksin covid-19 dosis keempat atau booster kedua terus meningkat
Pemerintah menganjurkan agar masyarakat tetap melakukan vaksin booster covid-19 meski aturan wajib masker resmi dicabut.
"Vaksinasi dosis booster kedua sangat penting untuk mengendalikan penyebaran covid-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus."
DI saat meningkatnya jumlah pasien Covid-19, persedian vaksin Covid-19 di sejumlah Puskesmas di Surabaya, Jawa Timur, kembali kekurangan vaksin.
Masyarakat rentan dan umum penerima vaksin booster kedua juga bertambah. Jumlahnya kini mencapai 1.036.598 orang.
LEBIH dari 18 ribu orang di Indonesia menerima vaksin covid-19 dosis ketiga hari ini, Sabtu, 11 Maret 2023. Data itu termuat dalam laman covid19.go.id
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved