Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKOPOLHUKAM Mahfud MD menegaskan, tidak pernah ada aturan yang melarang anak-anak yang orang tuanya terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI), masuk menjadi anggota TNI.
Karena itu, katanya, kebijakan Panglima TNI yang membolehkan anak-anak yang orang tuanya terlibat PKI masuk menjadi anggota TNI sebagai sesuatu yang normatif.
"Ya ndak papa itu kebijakan Panglima. Menurut saya normatifnya (pelarangan itu) tidak ada," kata Mahfud MD Usai memberikan ceramah tarawih di Masjid UGM, Minggu (3/4) malam
Meski demikian, jelasnya dalam praktik pada masa-masa lalu itu ada. Misalnya dibuat aturan terkait dengan bersih lingkungan.
Mahfud lebih lanjut mengatakan pada seleksi ideologi dapat diterapkan kepada semua calon, untuk mengetahui kecenderungan ideologinya.
"Sekarang semua mari kita pilih orangnya, meski bukan keturunan PKI kalau ideologinya PKI ya jangan diterima kan gitu," ujar Mahfud.
Ditegaskan Mahfud, hingga saat ini, Indonesia masih menganggap PKI sebagai partai terlarang, komunisme tidak boleh menjadi dasar ideologi kita. "Normatifnya kan gitu," ungkapnya.
Menurut Mahfud, TNI bukanlah institusi pertama yang membolehkan anak-anak PKI bergabung. Ia mengungkapkan, untuk masuk menjadi ASN atau PNS, bahkan menjadi anggota legislative atau kepala daerah, tidak ada syarat yang melarang anak-anak PKI bergabung.
Ia mengingatkan, TNI memiliki alat tes yang dapat mengetahui kecenderungan ke arah mana ideologi. Menurut Mahfud alat yang digunakan itu ilmiah dan melalui uji yang cukup lama. "TNI itu hebat lho," kata dia.
Menyinggung rekonsiliasi, Mahfud mengatakan tidak perlu diupacarakan, tetapi diharapkan rekonsiliasi berlangsung alamiah seperti yang terjadi sekarang ini.
"Rekonsoliasi alamiah ndak perlu diupacarakan malah ramai, alamiah saja seperti sekarang, semua boleh terus yang tidak benar dipinggirkan, kalau direncanakan ada upacara ada panitia ada keputusannya malah ndak jadi ramai bertengkar lagi," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Panglima Gepako: Pertahanan RI Jebol karena Anak PKI Bisa jadi TNI
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Psikolog Sani B. Hermawan menyarankan anak di bawah 16 tahun berkolaborasi di akun orangtua guna mematuhi PP Tunas dan menjaga keamanan digital.
Psikolog UI Prof. Rose Mini dan Alva Paramitha menyarankan orangtua kreatif berikan alternatif kegiatan nyata untuk kurangi ketergantungan gawai anak.
Penggunaan gawai justru memutus kebutuhan stimulasi tersebut karena sifatnya yang searah. Anak cenderung hanya menjadi peniru pasif tanpa memahami makna di balik kata-kata yang didengar.
Jika orangtua melarang anak bermain ponsel namun mereka sendiri sibuk dengan perangkatnya, hal itu akan mengirimkan pesan yang bertentangan bagi anak.
Anak-anak adalah peniru ulung yang belajar dari apa yang mereka lihat sehari-hari.
Perlindungan ruang digital memerlukan langkah komprehensif yang mencakup edukasi publik dan penguatan kapasitas pengguna dalam memahami risiko siber.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved