MENKOPOLHUKAM Mahfud MD menegaskan, tidak pernah ada aturan yang melarang anak-anak yang orang tuanya terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI), masuk menjadi anggota TNI.
Karena itu, katanya, kebijakan Panglima TNI yang membolehkan anak-anak yang orang tuanya terlibat PKI masuk menjadi anggota TNI sebagai sesuatu yang normatif.
"Ya ndak papa itu kebijakan Panglima. Menurut saya normatifnya (pelarangan itu) tidak ada," kata Mahfud MD Usai memberikan ceramah tarawih di Masjid UGM, Minggu (3/4) malam
Meski demikian, jelasnya dalam praktik pada masa-masa lalu itu ada. Misalnya dibuat aturan terkait dengan bersih lingkungan.
Mahfud lebih lanjut mengatakan pada seleksi ideologi dapat diterapkan kepada semua calon, untuk mengetahui kecenderungan ideologinya.
"Sekarang semua mari kita pilih orangnya, meski bukan keturunan PKI kalau ideologinya PKI ya jangan diterima kan gitu," ujar Mahfud.
Ditegaskan Mahfud, hingga saat ini, Indonesia masih menganggap PKI sebagai partai terlarang, komunisme tidak boleh menjadi dasar ideologi kita. "Normatifnya kan gitu," ungkapnya.
Menurut Mahfud, TNI bukanlah institusi pertama yang membolehkan anak-anak PKI bergabung. Ia mengungkapkan, untuk masuk menjadi ASN atau PNS, bahkan menjadi anggota legislative atau kepala daerah, tidak ada syarat yang melarang anak-anak PKI bergabung.
Ia mengingatkan, TNI memiliki alat tes yang dapat mengetahui kecenderungan ke arah mana ideologi. Menurut Mahfud alat yang digunakan itu ilmiah dan melalui uji yang cukup lama. "TNI itu hebat lho," kata dia.
Menyinggung rekonsiliasi, Mahfud mengatakan tidak perlu diupacarakan, tetapi diharapkan rekonsiliasi berlangsung alamiah seperti yang terjadi sekarang ini.
"Rekonsoliasi alamiah ndak perlu diupacarakan malah ramai, alamiah saja seperti sekarang, semua boleh terus yang tidak benar dipinggirkan, kalau direncanakan ada upacara ada panitia ada keputusannya malah ndak jadi ramai bertengkar lagi," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Panglima Gepako: Pertahanan RI Jebol karena Anak PKI Bisa jadi TNI
