Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PANGLIMA Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako) DIY, Gandung Pardiman menyayangkan kebijakan Panglima TNI Andika Perkasa yang membolehkan anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) bisa mendaftar TNI. Sebab ideologi diwariskan dan sulit matinya.
"Saya melihat bahwa PKI masih ada karena para anggota PKI yang sudah meninggal atau yang kini masih hidup tentu memberikan pemahaman mengenai ideologi komunis kepada anak - anaknya. sehingga orang-orang yang berada di lingkaran mantan anggota PKI tentu akan terpengaruh," ungkap Gandung dalam siaran pers, Jumat (1/4).
Menurut Gandung, Panglima TNI Jendral Andika Perkasa yang menyebabkan pertahanan TNI jebol terkait masalah PKI. Padahal, TNI sejak dahulu menjadi benteng pertahanan terhadap Pancasila, UUD 45 dan NKRI.
Ia pun dengan tegas menyatakan menolak kebijakan Panglima TNI Andika Perkasa tersebut. Gandung menilai anak-anak anggota partai terlarang PKI, baik secara langsung maupun tidak langsung, disengaja atau tidak disengaja, pasti menerima pengaruh paham ideologi komunis dari orang tuanya.
"Saya yakin baik secara langsung atau tidak, disengaja atau tidak paham ideologi komunis akan masuk ke dalam otak sang anak dan paham ideologi komunis akan tertanam hingga menjadi dewasa," papar dia.
Oleh karena itu, Gandung Pardiman yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini mengimbau, Panglima TNI untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Gandung yakin, di keluarga besar TNI yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan tak sedikit yang menolak terhadap kebijakan tersebut. Apalagi mereka yang merasakan langsung akibat perbuatan keji PKI pada tahun 1965.
Politisi senior Partai Golkar ini pun menambahkan, masalah ini pernah diingatkan oleh mantan Wakil Presiden RI yang juga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Try Sutrisno pada tahun 2017. Try Sutrisno kala itu, kata Gandung, mengingatkan kepada TNI agar hati-hati dan waspada serta teliti agar anak - anak anggota PKI jangan sampai masuk TNI.
"TNI selama ini adalah musuh utama PKI dan paham komunis. Kami berharap jangan sampai TNI dihuni oleh orang - orang yang didalam hatinya tertanam paham ideologi komunis. Hal ini bisa bahaya bagi TNI bangsa dan negera ini dimasa mendatang," tegas Gandung.
Kemudian, imbuh Gandung, pada masa mendatang di tubuh TNI akan muncul jiwa dan semangat "Aku Bangga Jadi Anak PKI".
Selain itu, Gandung juga khawatir, jika anak-anak keturunan anggota PKI ini nantinya akan memegang jabatan strategis di tubuh TNI.
"Mirisnya lagi jika dikemudian hari anak anggota PKI yang jadi TNI ini memegang jabatan strategis. INi tentu akan semakin merapuhkan ketahanan Pancasila di tubuh TNI bahkan memiliki potensi TNI akan terpecah," tandas Gandung.
Selain itu, Gandung Pardiman juga mempertanyakan kebijakan ini apakah betul-betul dari institusi TNI atau pesanan dari pihak ketiga. "Ini konsep institusi TNI atau pesanan pihak ketiga. Hal ini penting diketahui untuk rakyat Indonesia," pungkas Gandung Pardiman.
Keputusan Panglima TNI tersebut dinilai kontrovesial. Pasalnya, ada yang menyatakan dengan tegas menolak kebijakaan tersebut karena PKI sampai saat ini masih menjadi partai terlarang di negeri ini sesuai isi TAP MPRS/ XXV/1965, tetapi beberapa pihak menyatakan setuju dengan keputusan yang diambil Panglima TNI tersebut. (OL-13)
Baca Juga: Yorrys Raweyai Terpilih Aklamasi Ketua Umum KSPSI 2022-2027
Persepsi ini lahir dari cara pandang lama yang mengabaikan prinsip gizi seimbang. Padahal ukuran kesehatan tidak bisa hanya dilihat dari tampilan fisik semata.
Paparan gawai pada fase krusial pertumbuhan (usia 5 hingga 15 tahun) berisiko memicu gangguan tumbuh kembang yang menetap hingga dewasa.
Skrining pendengaran pada anak sejak dini menjadi kunci vital dalam menjaga kualitas hidup dan fungsi komunikasi buah hati.
Fungsi pendengaran memiliki kaitan erat dengan kemampuan bicara anak.
Orangtua diimbau untuk tidak membawa anak ke tempat yang terlalu padat guna meminimalisir risiko infeksi.
Kunci utama keberhasilan aturan pembatasan gawai bukan hanya pada larangan, melainkan pada keteladanan orangtua sebagai role model.
Pengamat militer Selamat Ginting menegaskan peradilan militer masih relevan di Indonesia.
Penentuan forum peradilan bagi anggota militer harus didasarkan pada sifat tindak pidana yang dilakukan, bukan jabatan atau status pelakunya.
Langkah Letjen Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatan Kabais TNI pascakasus penyiraman air keras dinilai sebagai contoh nyata akuntabilitas institusi bagi publik
Profil Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Kepala BAIS TNI. Simak latar belakang, karier, pendidikan, dan perannya dalam intelijen strategis militer Indonesia.
TNI menegaskan komitmen penegakan hukum terkait kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Pelaku terancam sanksi tegas hingga pemecatan.
Profesor Kadri mengingatkan publik agar memisahkan tindakan oknum dengan institusi TNI dalam kasus Andrie Yunus. Transparansi Puspom TNI dinilai kunci menjaga kepercayaan masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved