SETELAH perundingan yang alot antara Indonesia dan Malaysia sejak 2016, MoU Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor domestik akhirnya ditandatangani pada Jumat (1/4) ini.
Legislator Golkar Christina Aryani, yang sejak awal mengawal realisasi MoU tersebut, mengaku lega. Sebab, kesepakatan itu dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi PMI domestik di Malaysia.
"Ini berita sangat baik. Pasti disambut gembira PMI kita di Malaysia. Saya sendiri senang, karena dari awal terus mendorong agar MoU ini segera disahkan," ungkap Christina kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/4).
Baca juga: Indonesia-Malaysia Tandatangani Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran
Menurutnya, mayoritas usulan Indonesia terkait perlindungan PMI domestik, akhirnya diterima Malaysia. Ada beberapa poin kesepakatan penting, yaitu One Channel System (OCS), sebagai satu-satunya sistem penempatan PMI domestik ke Malaysia.
Lalu, satu jenis kerja dengan deskripsi pekerjaan yang jelas, standar gaji minimum mulai dari 1.500 ringgit atau sekitar Rp5 juta, berikut pembayaran gaji melalui rekening PMI (e-wages).
Baca juga: Pemerintah Daerah Harus Lebih Maksimal Kelola Pekerja Migran
"Khusus untuk OCS, ini satu-satunya kanal legal untuk merekrut dan menempatkan PMI domestik ke Malaysia. Ini krusial bagi kepastian perlindungan (PMI). Malaysia juga berkomitmen mengeluarkan Indonesia dari sumber perekrutan sistem maid online," pungkas Christina.
Dirinya juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat. Mulai dari Kemenaker, Kemenlu RI, BP2MI dan perwakilan masing-masing institusi yang terlibat dalam perundingan.
"Terima kasih pada Presiden Jokowi, yang dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia pada November lalu, menyuarakan percepatan perundingan MoU ini," katanya.(OL-11)
