Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SEJAK enam putusan terpidana skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya dinyatakan inkrah pada 25 Agustus 2021, Kejaksaan Agung (Kejagung) baru berhasil merampas aset senilai Rp18,73 miliar.
Padahal, kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara itu mencapai Rp16,80 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut angka Rp18 miliar dihimpun oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung hingga Februari 2022.
Adapun jumlah tersebut merupakan aset yang telah disetor ke kas negara. Dalam hal ini, terkait kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait megakorupsi Jiwasraya.
Baca juga: Erick Thohir Pastikan Perlindungan Terhadap Nasabah Jiwasraya
"Aset yang telah dirampas dan diselesaikan serta disetorkan ke kas negara dalam perkara dimaksud sejumlah Rp18,73 miliar," ujar Ketut melalui keterangan resmi, Rabu (9/3).
Aset yang telah disetor ke kas negara berasal dari Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.
Lalu, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.
Diektahui, aset rampasan dari tiap terpidana berbentuk uang tunai dan kendaraan hasil lelang. Heru menjadi terpidana yang asetnya paling banyak dirampas, yakni Rp6,82 miliar. Berikutnya, Syahmirwan dengan aset rampasan sebesar Rp6,79 miliar.
Aset Hary, Hendrisman dan Benny masing-masing telah dirampas sebesar Rp1,6 miliar, Rp1,54 miliar dan Rp1,16 miliar. Sementara itu, jaksa eksekutor baru berhasil merampas aset Joko sejumlah Rp827,58 juta.
Baca juga: Usut Kasus HAM Berat Paniai, Kejagung Kembali Periksa Pihak TNI
Aset rapasan dari terpidana Jiwasraya belum banyak bertambah, jika dibandingkan data per September 2021 yang diungkap Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung Elan Suherlan sebelumnya. Saat itu, Kejagung telah mengeksekusi Rp17,79 miliar.
Diketahui, Heru dan Benny sama-sama dihukum pidana penjara seumur hidup berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Keduanya juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti, yang jumlahnya Rp10,72 triliun untuk Heru dan Rp6,078 triliun untuk Benny.
Sementara itu, Hary, Hendrisman dan Joko harus menjalani pidana penjara selama 20 tahun. Adapun Syahmirwan dihukum pidana 18 tahun penjara. Keempatnya juga dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.(OL-11)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang rampasan senilai Rp9,6 miliar kepada Badan Narkotina Nasional (BNN) DKI Jakarta.
Satgas BLBI telah mengibahkan aset eks BLBI kepada sembilan kementerian dan lembaga.
Sejumlah aset Lukas yang disita KPK berupa uang, hunian, kendaraan, sampai sebuah hotel
Sebanyak lima aset merupakan rumah, tiga berupa tanah, dan empat sisanya merupakan kendaraan.
KPK membagikan sejumlah barang hasil rampasan kasus korupsi keenam instansi untuk dapat dimanfaatkan lembaga tersebut.
Sejumlah desa di Karawang menerima 38 bidang aset hasil rampasan kasus korupsi dari KPK.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Iwan mengaku membawa sejumlah dokumen dalam pemeriksaan kali ini. Jenisnya tidak dirinci oleh dia.
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
Kejagung engungkap bahwa total kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilang mencapai lebih dari Rp285 triliun.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
KPK secara resmi menetapkan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi (DE) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved