Selasa 08 Maret 2022, 22:00 WIB

Usut Kasus HAM Berat Paniai, Kejagung Kembali Periksa Pihak TNI 

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Usut Kasus HAM Berat Paniai, Kejagung Kembali Periksa Pihak TNI 

MI/Panca Syurkani
Demonstrasi menuntut penuntasan kasus pelanaggaran HAM di Paniai, Papua

 

PENYIDIK Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung kembali memeriksa pihak TNI dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai 2014. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut, seorang saksi dari unsur TNI diperiksa hari ini, Selasa (8/3), di Jakarta. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami pengetahuan saksi mengenai peristiwa tersebut dari laporan bawahannya. 

"Diperiksa sebagai saksi yang mengetahui peristiwa Paniai tanggal 7-8 Desember 2014 berdasarkan laporan dari bawahan," kata Ketut melalui keterangan tertulis. 

Dengan demikian, saksi dari unsur TNI yang sudah diperiksa oleh penyidik Kejagung sampai saat ini berjumlah 19 orang. Sebelumnya pada Jumat (4/3) lalu, Ketut juga menyampaikan sudah ada 16 saksi dari kepolisian yang telah diperiksa. 

Baca juga : PPATK Behasil Telusuri Aset Petinggi Indosurya

Sementara itu, enam orang sipil juga telah dimintai keterangannya sebagai saksi. Selain saksi, Kejagung turut meminta pandangan para ahli untuk melengkapi berkas penyidikan perkara tersebut. Mereka antara lain ahli hukum HAM, ahli militer, ahli laboratorium forensik, dan ahli legal audit. 

Diketahui, penyidikan dugaan pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Paniai sudah dimulai sejak 3 Desember 2021 melalui Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Nomor: Prin-79/A/JA/12/2021 dan Nomor: Prin-19/A/Fh.1/03/2022 tertanggal 4 Februari 2022. 

Peristiwa Paniai adalah satu dari 13 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sempat menyebut sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 2000 diselesaikan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc atas usul DPR RI. 

Adapun tiga kasus selain Paniai yang terjadi setelah dibentuknya UU Pengadilan HAM disebut Mahfud masih terus dipelajari. Ketiganya adalah Peristiwa Wasior (2001), Peristiwa Wamena (2003), dan Peristiwa Jambo Keupok (2003). (OL-7)

Baca Juga

MI/ Susanto

Kejagung Periksa Dua Pegawai BUMN terkait Korupsi Dua Palma

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 23:18 WIB
Estimasi kerugian keuangan dan perekonomian negara yang ditimbulkan kasus Duta Palma mencapai Rp78...
MI/Susanto

Kejagung Periksa Lima Saksi Korupsi di PT Waskita Beton Precast Tbk

👤Sri Utami 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 22:07 WIB
DIREKTUR Utama PT Waskita Beton Precast Tbk FX Purbayu Ratsunu (FPR) diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan...
dok.ist

Kuasa Hukum Nizar Dahlan Bantah Pernyataan KPK di Praperadilan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:39 WIB
KADER senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan bersama kuasa hukumnya Rezekinta Sofrizal menanggapi jawaban KPK dalam sidang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya