Jumat 18 Februari 2022, 16:11 WIB

LPSK Apresiasi Putusan Hakim Soal Restitusi Ditanggung Negara

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
LPSK Apresiasi Putusan Hakim Soal Restitusi Ditanggung Negara

MI/MOHAMAD IRFAN
Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo

 

MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memutuskan biaya restitusi atau ganti sebesar Rp 331 juta terhadap para korban pemerkosaan Herry Wirawan dibebankan kepada negara yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo menuturkan bahwa di Indonesia belum ada aturan bahwa restitusi untuk korban kekerasan seksual, dibebankan pada negara.

"Yang ada adalah restitusi dibebankan kepada pihak ketiga, yang pihak ketiga tersebut dimaknai sebagai keluarga pelaku, sebagaimana diatur dalam UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," ujar Anton ketika dihubungi, Jumat (18/2).

Anton menjelaskan, hukum internasional sudah mengenal aturan tentang Restitusi dibebankan kepada negara, yaitu dalam Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of power (1985). Dalam hukum internasional itu, ujar dia, ditentukan bahwa negara diwajibkan membayar restitusi kepada korban apabila pelaku kejahatan adalah pejabat publik atau bertindak pejabat publik.

Baca juga: Kementerian PPPA Desak Kejagung Ajukan Banding

Meski demikian, menurutnya putusan majelis hakim perlu diapresiasi walaupun mengundang polemik. "Apresiasi patut diberikan karena putusan tersebut berpihak pada korban. Selama ini, putusan hakim yang berpihak pada korban masih relatif sedikit, khususnya dalam hal restitusi," ujar Antonius.

Putusan Herry Wirawan dibacakan di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (15/2) oleh majelis hakim yang diketuai Hakim Yohanes Purnomo. Herry dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Adapun ganti rugi atau restitusi terhadap 12 santri korbannya, sebesar Rp331.527.186 dibebankan ke Kementerian PPPA.

Majelis hakim menjelaskan undang-undang belum mengatur kepada siapa restitusi bakal dibebankan, apabila pelaku berhalangan untuk membayar, sehingga itu merupakan tugas negara. (OL-4)

Baca Juga

dok.Ant

Pelaku Obstruction of Justice dalam Kasus kematian Brigadir J, seluruhnya dari DivPropam Polri

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 22:54 WIB
PELAKU obstruction of justice atau  menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir J seluruhnya dari Divpropam...
dok.ist

FKPP: Suharso Didemo Karena Dinilai Menistakan Kiai dan Pesantren

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 22:44 WIB
Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) berunjurasa di depan Gedung DPP PPP karena ucapan Ketum PPP Suharso Monoarfa dinilai menistakan kiao...
Ist

Jumat Berkah, Sahabat Ganjar Tabur Kebaikan di Lima Provinsi 

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 22:12 WIB
Sahabat Ganjar membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat di Kota Jakarta Barat, Kabupaten Indramayu, Kota Bukittiggi, Kabupaten...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya