Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PEMERINTAH mengaku selalu menjawab seluruh pertanyaan yang berasal dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Indonesia juga akan menjelaskan sebelas poin yang dipertanyakan lembaga internasional itu melalui Prosedur Khusus dan Pemegang Mandat (Special Procedures Mandate Holders/SPMH).
"Itu bukan permintaan klarifikasi tapi lebih pada permintaan jawaban. Dan itu mekanisme biasa oleh PBB melalui SPMH. Itu hal biasa negara lain pun mendapatkan hal serupa," papar Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Rina P. Soemarno kepada Media Indonesia, Minggu (13/2).
Ia mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan surat yang dilayangkan SPMH PBB. Pasalnya surat serupa akan dilayangkan kepada Indonesia atau negara di bawah PBB ketika mendapatkan aduan.
"Sepanjang 2019 hingga 2021 kita mendapatkan banyak sekali pertanyaan semacam ini. Ada lebih dari belasan surat seperti itu sejak 2019 dan pemerintah selalu menjawabnya dengan data dan fakta yang sebenar-benarnya," jelasnya.
Rina menambahkan, semua jawaban pemerintah itu selalu diterima oleh Dewan HAM PBB. Indonesia berkomitmen untuk menjalankan demokrasi dengan salah satu landasannya HAM.
"Kita pasti merespon ketika terdapat surat semacam ini. Kita harus menunjukkan negara demokrasi yang menjunjung HAM dan jawaban pemerintah juga bukan hal yang rahasia karena terpampang jelas di laman resminya," katanya.
Baca juga : Dewan HAM PBB Minta Klarifikasi Indonesia Terkait Dugaan Pelanggaran HAM di Papua
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh itu juga mengungkapkan, Indonesia menjelaskan setiap pertanyaan yang dilayangkan SPMH PBB. Termasuk atas pertanyaan dugaan pelanggaran HAM.
"Sebab era sekarang sudah terbuka. Ketika ada dugaan tersebut kita jelaskan bahwa perkaranya sudah ditangani penegak hukum dengan terdakwanya si A. Itu contohnya," terangnya.
Rina mengatakan, pemerintah akan memberikan jawaban atas surat dari SPMH PBB sesegera mungkin. Sebab Indonesia tidak terbiasa mengulur-ulur waktu ketika mendapatkan pertanyaan dari PBB.
"Kita susun jawaban segera mungkin. Surat ini bukan satu-satunya dari SPMH, masih banyak lainnya dengan isu berbeda. Kemudian Indonesia juga bukan satu-satunya yang mendapatkan surat semacam ini. Negara besar sekalipun mendapatkan surat serupa dengan jumlah yang berkali lipat dari kita," pungkasnya..
Diketahui SPMH PBB melayangkan permintaan data, informasi, dan klarifikasi dalam sebelas poin. Diantaranya adalah jumlah orang yang tewas termasuk masyarakat sipil dalam bentrok antara kelompok OPM dan militer, penangkapan orang asli papua, informasi mengenai terbunuhnya Patianus Kogoya beserta istri dan saudaranya, hingga penjelasan tentang pembatasan akses bagi Komnas HAM, Palang Merah Internasional, serta pekerja gereja.
SPMH merupakan wadah khusus di Dewan HAM PBB yang dapat menerima laporan dari semua orang untuk meminta informasi dan klarifikasi atas suatu peristiwa atau kebijakan yang diduga atau berpotensi sebagai pelanggaran HAM. (OL-7)
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar tindak pidana korupsi dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM dalam revisi UU HAM
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
Greta Thunberg kembali ke Swedia setelah dideportasi dari Israel karena ikut misi kemanusiaan ke Gaza. Ia mengecam Israel atas dugaan kejahatan perang dan genosida.
AMNESTY International merilis laporan tahunan 2024 yang mengungkapkan bahwa praktik otoritarian semakin menjangkiti negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengeluarkan rekomendasi mengenai dugaan eksploitasi pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah diterbitkan pada 1 April 1997
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
KOMUNITAS anak-anak muda dari Papua, Tong Baronda, ingin menyuarakan budaya, adat, dan hasil komoditas asal Papua.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved