Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH mengaku selalu menjawab seluruh pertanyaan yang berasal dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Indonesia juga akan menjelaskan sebelas poin yang dipertanyakan lembaga internasional itu melalui Prosedur Khusus dan Pemegang Mandat (Special Procedures Mandate Holders/SPMH).
"Itu bukan permintaan klarifikasi tapi lebih pada permintaan jawaban. Dan itu mekanisme biasa oleh PBB melalui SPMH. Itu hal biasa negara lain pun mendapatkan hal serupa," papar Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Rina P. Soemarno kepada Media Indonesia, Minggu (13/2).
Ia mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan surat yang dilayangkan SPMH PBB. Pasalnya surat serupa akan dilayangkan kepada Indonesia atau negara di bawah PBB ketika mendapatkan aduan.
"Sepanjang 2019 hingga 2021 kita mendapatkan banyak sekali pertanyaan semacam ini. Ada lebih dari belasan surat seperti itu sejak 2019 dan pemerintah selalu menjawabnya dengan data dan fakta yang sebenar-benarnya," jelasnya.
Rina menambahkan, semua jawaban pemerintah itu selalu diterima oleh Dewan HAM PBB. Indonesia berkomitmen untuk menjalankan demokrasi dengan salah satu landasannya HAM.
"Kita pasti merespon ketika terdapat surat semacam ini. Kita harus menunjukkan negara demokrasi yang menjunjung HAM dan jawaban pemerintah juga bukan hal yang rahasia karena terpampang jelas di laman resminya," katanya.
Baca juga : Dewan HAM PBB Minta Klarifikasi Indonesia Terkait Dugaan Pelanggaran HAM di Papua
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh itu juga mengungkapkan, Indonesia menjelaskan setiap pertanyaan yang dilayangkan SPMH PBB. Termasuk atas pertanyaan dugaan pelanggaran HAM.
"Sebab era sekarang sudah terbuka. Ketika ada dugaan tersebut kita jelaskan bahwa perkaranya sudah ditangani penegak hukum dengan terdakwanya si A. Itu contohnya," terangnya.
Rina mengatakan, pemerintah akan memberikan jawaban atas surat dari SPMH PBB sesegera mungkin. Sebab Indonesia tidak terbiasa mengulur-ulur waktu ketika mendapatkan pertanyaan dari PBB.
"Kita susun jawaban segera mungkin. Surat ini bukan satu-satunya dari SPMH, masih banyak lainnya dengan isu berbeda. Kemudian Indonesia juga bukan satu-satunya yang mendapatkan surat semacam ini. Negara besar sekalipun mendapatkan surat serupa dengan jumlah yang berkali lipat dari kita," pungkasnya..
Diketahui SPMH PBB melayangkan permintaan data, informasi, dan klarifikasi dalam sebelas poin. Diantaranya adalah jumlah orang yang tewas termasuk masyarakat sipil dalam bentrok antara kelompok OPM dan militer, penangkapan orang asli papua, informasi mengenai terbunuhnya Patianus Kogoya beserta istri dan saudaranya, hingga penjelasan tentang pembatasan akses bagi Komnas HAM, Palang Merah Internasional, serta pekerja gereja.
SPMH merupakan wadah khusus di Dewan HAM PBB yang dapat menerima laporan dari semua orang untuk meminta informasi dan klarifikasi atas suatu peristiwa atau kebijakan yang diduga atau berpotensi sebagai pelanggaran HAM. (OL-7)
Isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum dapat terselesaikan.
PRESIDEN Joko Widodo menunjukkan komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu. I
HARAPAN akselerasi penanganan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) tidak semudah membalikkan telapak tangan.
SEKITAR satu bulan yang lalu atau tepatnya pada 10 Desember 2020, berbagai aksi dan tuntutan digelar oleh berbagai elemen dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia.
Pangeran William membatalkan perjalanan ke Qatar lantaran tuan rumah piala dunia itu memiliki kontroversi atas penerapan HAM pada pekerja stadion
PERSAUDARAAN Alumni (PA) 212 akan menggelar aksi '2502' untuk menunjukkan solidaritas umat Islam di Indonesia terhadap diskriminasi umat Islam di India di depan Kedubes India di Jakarta.
Malaria akan sangat berbahaya bagi anak-anak. Pasalnya, imunitas anak-anak belum cukup kuat sehingga terkena malaria akan membahayakan nyawa.
senjata tradisional papua yang biasa digunakan dalam peperangan maupun sebagai alat rumah tangga yang memiliki fungsi ganda
makanan khas Papua yang terbuat dari bahan-bahan asli Papua, juga terdapat makanan ekstrem yang tidak lazim ditemukan di daerah lain
Aksi fashion show Papua Youth Creative Hub di Hari Anak Nasional buat Jokowi kagum
Eston berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) dan Progran Magister (S2) pada Program Studi (prodi) Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI
NASIB Tanah Papua tidak seindah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ironis memang, sumber daya alam begitu melimpah, tetapi kesejahteraan masyarakat Papua nyaris stagnan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved