Komnas HAM Minta Pengukuran Lahan di Desa Wadas Ditunda dan Warga Dibebaskan

Pelanggaran Ambang Batas Sawit Akar di Balik Bencana Sumatra

ESKALASI bencana berupa banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) tidak dapat disederhanakan sebagai fenomena cuaca biasa.

Alih Fungsi Lahan Picu Banjir Bandang di Cililin Bandung Barat

Banjir kali ini lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya karena pembukaan lahan hutan semakin masif.

Bali Larang Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Sektor Lainnya 

Larangan tersebut dikeluarkan dengan tegas setelah melalui hasil kajian bahwa di Bali alih fungsi lahan pertanian semakin terstruktur, sistematis dan masif. 

DPR Dorong Pemerintah Evaluasi Korporasi hingga Moratorium Alih Fungsi Lahan Pascabencana Sumatra

KOMISI XII DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah lebih berani dalam merespons rangkaian bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Walhi Ingatkan Bencana di Sumatra Bisa Terjadi di Jabar

BENCANA yang kini tengah melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sangat mungkin terjadi di wilayah Jawa Barat, bahkan bisa lebih parah.

Sebanyak 7,38 Juta Hektare Terancam Alih Fungsi

Kementerian ATR/BPN mencatat Indonesia memiliki lahan baku sawah seluas 7,38 juta hektare yang terancam alih fungsi,

Pengamat Nilai Rekomendasi Kompolnas Soal Reformasi Polri Bersifat Normatif

Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.

Jimly: Putusan MK Akhiri Penugasan Personel Polri di Luar Korps

Komitmen tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.

Perpol 10/2025 Dinilai Buat Penempatan Polri di Jabatan Sipil Lebih Terukur

Menurutnya, Perpol ini justru hadir untuk mengakhiri ambiguitas dalam implementasi Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Komisi III DPR: Kultur Kekerasan di Kepolisian Masih Jadi Pekerjaan Rumah Besar

kultur kekerasan yang masih melekat dalam tubuh Kepolisian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian pasca-pemisahan dari ABRI belum berjalan tuntas.

KUHAP Dinilai Lemahkan Penyidik di Luar Kepolisian

KUHAP baru dinilai berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti undang-undang  dan melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum di luar kepolisian

Meski Putusan MK tak Berlaku Surut, Lebih Bijak Presiden Tarik Polri dari Jabatan Sipil

putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri dari kepolisian.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia