Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KOMISI III DPR RI menerima usulan tambahan anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, dengan dukungan penambahan anggaran ini Komisi III meminta PPATK meningkatkan pengawasan terkait berbagai kejahatan lewat transaksi, termasuk pada transaksi digital.
“Komisi III DPR mendukung usulan tambahan anggaran PPATK tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar dalam rangka meningkatkan kemampuan PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Sahroni saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kepala PPATK, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (31/1).
Meskipun demikian, Sahroni menjelaskan usulan tambahan anggaran tersebut sedikit terlambat, sehingga bisa diproses Komisi III DPR ketika memasuki pembahasan APBN Perubahan 2022.
Sebelumnya, dalam raker tersebut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengajukan tambahan anggaran bagi lembaga di tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar yang akan digunakan untuk penguatan kinerja kelembagaan.
Dalam kesimpulan berikutnya, Komisi III DPR mendukung rencana kinerja dan program prioritas PPATK tahun 2022 dan akan mengawasi pelaksanaan serta pencapaiannya.
"Komisi III DPR meminta Kepala PPATK melakukan kerja sama dengan kementerian atau lembaga dalam rangka meningkatkan kemampuan mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan indeks integritas lembaga keuangan," ujar Sahroni.
Selain itu Komisi III DPR juga meminta PPATK meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap arus transaksi keuangan terkait dengan kejahatan narkotika, finansial melalui transaksi digital, 'green financial crime', dan berbagai kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi.
Sahroni mengatakan, Komisi III DPR meminta PPATK menerbitkan rekomendasi terkait calon-calon pejabat negara yang akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. (RO/OL-09)
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPR desak PPATK klarifikasi pemblokiran rekening tidak aktif 3 bulan yang dinilai berisiko rusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.
Gaji dan tunjangan kinerja ASN di lingkungan Pemprov DKI menjadi yang paling besar se-Indonesia.
PPATK menemukan sebanyak 571.410 kesamaan NIK antara penerima bantuan sosial yang juga sekaligus pemain judi online.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved