Selasa 25 Januari 2022, 19:54 WIB

Moeldoko: Naiknya IPK Masih Dibayangi Maraknya Suap Birokrasi dan Politik Uang

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Moeldoko: Naiknya IPK Masih Dibayangi Maraknya Suap Birokrasi dan Politik Uang

MI/ANDRI WIDIYANTO
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko

 

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021 harus menjadi momentum perbaikan tata kelola layanan publik serta penguatan integritas dan kredibilitas, agar pemerintah dapat mempercepat pemulihan dan kebangkitan pascapandemi.

"Sesuai arahan bapak presiden, seluruh jajaran pemerintah agar tidak lengah pada pencapaian bidang tata kelola pemerintah dan hukum walaupun dalam masa pandemi," kata Moeldoko, menanggapi rilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh Transparency International, sebagaimana siaran pers di Jakarta, hari ini.

Berdasarkan rilis Transparency International, IPK Indonesia tahun ini meningkat, dari skor 37 pada tahun lalu menjadi skor 38, dengan perbaikan peringkat dari 102 menjadi 96.

Dari 9 Indeks komposit yang membentuk indeks persepsi korupsi ini, Indonesia mengalami penurunan di 3 sumber indeks, stagnan di 3 lainnya, dan mengalami kenaikan siginifikan di 3 sumber indeks lain, yaitu World Economic Forum, Global Insight, dan IMD world competitiveness.

Baca juga: IPK Indonesia Naik Satu Poin, Samai Pencapaian Pada 2018

Menurut Moeldoko, meski capaian IPK tahun ini mengalami kenaikan baik skor maupun peringkat, namun Indonesia masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi di internal pemerintahan.

"Masih terjadinya suap dalam perizinan, integritas aparat birokrasi dan penegak hukum yang belum cukup baik, hingga terjadinya money politics, menjadi penyebab belum baiknya kinerja pemberantasan korupsi dan indeks persepsi korupsi kita. Ini yang harus jadi perhatian," tegasnya.

Senada dengan Moeldoko, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani menilai, pekerjaan besar yang harus dituntaskan untuk perbaikan IPK Indonesia, yakni indikator terkait dengan aparat penegak hukum, politik, demokrasi, dan birokrasi yang mengalami stagnasi.

"Memang Indeks terkait ini menurun. Ini pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki ke depan," kata Jaleswari.

Jaleswari memastikan, pemerintah bersama KPK akan terus meningkatkan upaya pembenahan sistem pencegahan korupsi, diantaranya dengan aksi Satu Peta dan pembenahan tata kelola ekspor-impor komoditas strategis, pembenahan dan utilisasi NIK, digitalisasi pengadaan barang dan jasa.

"Yang tak kalah pentingnya penguatan kanal aduan layanan publik. Ini harus diperkuat," jelas Jaleswari.(Ant/OL-4)

Baca Juga

DOK Kemendagri.

Kemendagri Tegaskan Penjabat Gubernur Aceh bukan Perwira TNI Aktif

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 00:10 WIB
Achmad merupakan perwira tinggi TNI lulusan angkatan 1989. Pria kelahiran Bandung 24 Februari 1967 itu sempat menjabat sebagai Tenaga Ahli...
ANTARA/Aprillio Akbar

Mahfud MD: ACT Harus Diproses Hukum Jika Terbukti Selewengkan Dana Kemanusiaan

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 00:05 WIB
PPATK sudah sejak lama melakukan analisis terhadap transaksi keuangan...
Dok DPR

Puan Mengaku Ditugasi Megawati Jajaki Koalisi dengan Partai Lain

👤Supardji Rasban/ Narendra Wisnu Karisma 🕔Selasa 05 Juli 2022, 22:44 WIB
"Saya merasa dekat dengan semua (pimpinan) parpol, jadi ini hanya masalah waktu saja. Mereka pun akan menerima silaturahmi dengan kita...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya