Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
KEPALA Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin apel gelar pasukan yang diikuti oleh prajurit dari satuan tempur Kostrad dan Kopassus serta Kodam Jaya/Jayakarta yang berada di wilayah Jabodetabek. Itu dalam rangka mengecek kesiapsiagaan serta mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik lingkup global, regional, maupun nasional.
“Apel gelar pasukan ini memiliki makna sangat stategis bagi TNI AD sebagai salah satu bentuk sederhana untuk mengukur kesiapsiagaan satuan TNI AD dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai bagian integral dari TNI yang merupakan komponen utama pertahanan negara,” ujarnya saat memimpin apel, Jakarta, Selasa (25/1).
Ia mengatakan apel juga untuk mengantisipasi perkembangan global terhadap kemungkinan adanya ancaman terhadap kedaulatan. TNI AD dituntut harus memiliki tingkat kesiapsiagaan yang optimal sehingga siap menjalankan amanat tugas dari negara, kapanpun dan di manapun dibutuhkan.
Dikatakan Kasad, apel gelar pasukan ini juga guna mengecek kondisi prajuritnya secara langsung di lapangan. Pengambilan keputusan atau kebijakan harus melihat kondisi prajurit di lapangan.
Baca juga: Polisi Buru Aktor Intelektual Bentrok Maut di Sorong
Terkait dinamika yang berkembang saat ini, tutur Kasad, bahwa kelompok-kelompok radikal sudah masuk diberbagai elemen masyarakat termasuk kaum pelajar. Sehingga seluruh personel TNI AD harus menyiapkan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.
“TNI AD akan siap menghadapi hal-hal yang mencoba mengganggu Pancasila, karena di dalamnya termaktub persatuan Indonesia. Saya memberikan keyakinan kepada masyarakat Indonesia bahwa TNI AD akan bersama rakyat dalam membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.
Selanjutnya Kasad juga mengingatkan kepada seluruh prajurit untuk selalu memedomani tujuh perintah harian Kasad dalam bertugas dan bertindak di mana pun dan kapan pun. Sehingga rambu-rambu tersebut menjadi pegangan bagi mereka.
“Utamanya adalah jangan sampai dia melakukan pelanggaran - pelanggaran, jangan menyakiti rakyat dan bagaimana mereka membangun besama dengan rakyat,” tegas Kasad.
Di samping itu, terkait pandemi Covid-19 yang masih ada hingga saat ini, dan berpengaruh terhadap sektor kesehatan, juga berdampak pada aspek kehidupan yang lain, baik ekonomi maupun sosial. Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh prajurit untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 melalui program vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan.
“Di lingkungan kita ada yang terdampak Covid-19, tetapi kita harus hadir di tengah-tengah rakyat untuk membantu memulihkan kesehatan rakyat,” pungkasnya. (OL-4)
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meminta dibuktikan apabila ada prajurit melakukan dugaan intimidasi terhadap penulis kolom opini Detik.com.
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap kasus ledakan dalam kegiatan pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut. Komisi I ingin memanggil panglima TNI
Jenderal Agus Subiyanto memutasi 237 perwira tinggi TNI dari tiga matra. Letjen Kunto Arief Wibowo dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.
SIKAP dan pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak terkait polemik pembahasan revisi UU TNI menuai kritikan.
Pembahasan mengenai revisi UU TNI menekankan untuk menjamin supremasi sipil dalam kerangka negara demokrasi.
KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menegaskan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya tak perlu mundur dari jabatannya di TNI AD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved