Kamis 30 Desember 2021, 23:52 WIB

Mahfud Sebut Pelanggaran Hukum Anggota TNI-Polri Hal Biasa

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Mahfud Sebut Pelanggaran Hukum  Anggota TNI-Polri Hal Biasa

Antara
Mahfuf MD

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri adalah hal biasa. Menurutnya, fenomena itu telah terjadi sejak dulu dan bukan merupakan gejala umum di dua institusi tersebut. "Pelanggaran hukum yang dilakukan oknum TNI-Polri itu sejak dulu biasa saja. Sama seperti di masyarakat juga ada penjahat, di masjid ada penjahat, di gereja ada penjahat," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (30/12).


Dua kasus yang menyita perhatian masyarakat belakangan ini adalah dugaan pemerkosaan dan pemaksaan aborsi yang dilakukan Bripda Randy Bagus Hari Sasongko terhadap mahasiswi bernama Novia Widyasari. Randy ditangkap setelah berita kematian Novia karena bunuh diri viral di media sosial.


Teranyar, tiga anggota TNI AD didug terlibat dalam kecalakaan yang menewaskan sepasang remaja di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedua korban, yakni Handi dan Salsabila ditemukan di lokasi berbeda.


Meski bukan gejala umum, ia menyebut tindak kejahatan yang dilakukan oknum TNI-Polri tetap harus diproses. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud secara khusus mengapresiasi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang berkomitmen menegakkan hukum terhadap oknum tentara.

"Pandangannya (Andika) itu hukum harus ditegakkan. Karena kalau hukum ditengakkan, enggak bisa diperdebatkan. Ini aturannya," tandas Mahfud. (OL-8)

Baca Juga

MI/ Susanto

Kejagung Periksa Dua Pegawai BUMN terkait Korupsi Dua Palma

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 23:18 WIB
Estimasi kerugian keuangan dan perekonomian negara yang ditimbulkan kasus Duta Palma mencapai Rp78...
MI/Susanto

Kejagung Periksa Lima Saksi Korupsi di PT Waskita Beton Precast Tbk

👤Sri Utami 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 22:07 WIB
DIREKTUR Utama PT Waskita Beton Precast Tbk FX Purbayu Ratsunu (FPR) diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan...
dok.ist

Kuasa Hukum Nizar Dahlan Bantah Pernyataan KPK di Praperadilan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:39 WIB
KADER senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan bersama kuasa hukumnya Rezekinta Sofrizal menanggapi jawaban KPK dalam sidang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya