Puan pastikan RUU TPKS segera Disahkan

KETUA DPR Puan Maharani menyebut pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR hanya tinggal persoalan teknis waktu yang kemudian dapat disahkan secepatnya menjadi undang-undang. Pemerintah pun diharapkan segera memeroses surat presiden (Supres) setelah RUU TPKS disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sehingga pembahasan di tingkat II dapat berjalan lancar.

“Belakangan banyak sekali terjadi kasus-kasus kekerasan dan hal ini menjadikan DPR RI semakin berkomitmen agar RUU TPKS dapat segera disahkan. Kian maraknya kasus kekerasan seksual menjadikan urgensi RUU semakin besar," tegasnya.

Puan merespon kejadian pemerkosaan yang terjadi pada anak perempuan berusia 14 tahun di Bandung, Jawa Barat. Dia meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus hingga menangkap seluruh pelaku yang terlibat dalam pemerkosaan dan penjualan anak remaja tersebut.

“Saya percaya jajaran Polri akan mengerahkan seluruh upayanya untuk menangkap para pelaku yang memperkosa dan terlibat dalam praktik penjualan anak di bawah umur tersebut,” ucapnya.

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Pengungsi Rohingya di Indonesia Hanya Sementara

Polisi telah menangkap 3 pelaku dalam kasus pemerkosaan dan penjualan anak remaja di Bandung. Setidaknya masih ada 17 pelaku lagi yang disebut terlibat pada kasus ini dan tengah diburu Polisi.

“Perbuatan mereka sangat tidak berperikemanusiaan dan harus dihukum seberat-beratnya,” tegas Puan.

Berbagai kejadian kekerasan seksual yang membuat perempuan menjadi korban dan terus terungkap ke publik, mendorong pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual yang mayoritas merupakan perempuan.

“Kita sudah pahami bersama korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum sebaik-baiknya. Kemudian pendampingan yang intens perlu diberikan untuk mengatasi trauma yang dialami korban,” ucapnya.

Baleg sambung Puan sudah menyelesaikan pembahasan dan di masa sidang mendatang DPR akan segera mengagendakan RUU TPKS dibawa dalam rapat paripurna untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sehingga tahapannya berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Agar RUU TPKS segera disahkan menjadi undang-undang agar korban-korban kejahatan seksual lebih mendapat jaminan hukum serta memperoleh keadilan. Kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada tempat untuk pelaku kekerasan seksual di Indonesia," tukasnya. (OL-4)