Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pengungsi Rohingya di Indonesia hanya bersifat sementara. Sebab, Indonesia tidak meratifikasi The Convention Relating to the Status of Refugees 1951.
"Karena PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)sudah bentuk UNHCR (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi) itu, ya untuk mengatur itu (pengungsi)," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (30/12).
Pemerintah tidak menutup mata soal keberadaan pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi itu ada yang nekat ingin melompat dari kapal di lautan. Bahkan, ada pula yang tidak ingin dikembalikan ke Myanmar dan lebih memilih mati.
"Tapi kan kita punya rasa kemanusiaan juga. Akhirnya kita tampung. Sementara tapi nampungnya. Kita hanya menolong. Kita punya Satgas di situ," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan sebanyak 72 pengungsi Rohingya terdampar di atas kapal di peraian Bireun, Aceh, sejak Minggu (26/12) lalu. Amnesti Internasional Indonesia meminta agar pihak berwenang menolong para pengungsi tersebut.
Direktur Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid berharap agar pemerintah menerima kedatangan para pengungsi untuk sementara waktu. Terlebih, Indonesia telah memiliki preseden baik terkait penerimaan gelombang pengungsi Rohingya sebelumnya. "Itu perlu diulang kembali. Di sisi lain, tak ada alasan bagi negara-negara tetangga untuk membiarkan Indonesia bergerak sendiri dalam menangani kapal Rohingya," ujar Usman. (OL-8)
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Usman mendesak agar komisi I DPR turut memanggil Panglima TNI untuk meminta penjelasan terkait urgensi dan signifikansi penggerakan personel di kejaksaan.
BELUM reda soal pengiriman paket isi kepala babi dengan kuping terpotong, media Tempo kembali mendapatkan teror dengan kiriman kotak berisi bangkai tikus yang kepalanya dipenggal.
Usman menjelaskan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sudah mengumumkan kepada publik bahwa semua prajurit militer yang menduduki jabatan sipil harus mundur.
AMNESTY International mengatakan Amerika Serikat memiliki kewajiban berdasarkan Konvensi Jenewa untuk mengekstradisi Benjamin Netanyahu saat mengunjungi Washington.
Pemberedelan karya seni sebagai ekspresi artistik pada umumnya terjadi di negara-negara totaliter. Atau setidak-tidaknya di negara otoriter.
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved