WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta tidak ada penundaan lagi upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Wapres berharap pendekatan humanis yang akan digunakan TNI untuk mendekati gerakan pro-separatis benar-benar dapat diwujudkan.
“Kita ingin Papua yang aman, kondusif, sehingga program kerja pembangunan kesejateraan itu bisa segera diselesaikan,” katanya saat membuka rakor terbatas untuk membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan terkait Papua di Istana Wapres Jakarta, Rabu (15/12).
Hadir pada kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman. Rakortas tersebut fokus membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan terkait Papua secara komprehensif dan menyeluruh.
Disebutkan inti pendekatan humanis tersebut antara lain aparat keamanan TNI tidak berperang menuntas KKB, tapi merangkul KKB sebagai bagian dari bangsa ini. Selain TNI juga melakukan penguatan operasi teritorial dengan melibatkan kodim, koramil babinsa sebagai ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada orang Asli Papua (OAP).
Lebih lanjut Ma’ruf mengungkapkan, saat ini pemerintah sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan di Papua.
“Tinggal gimana kita melaksanakan kebijakan afirmasi pembangunan di lapangan yang harus diperkuat,” tegasnya.
Baca juga : Seknas Jokowi Pastikan Kawal Presiden Joko Widodo Hingga Akhir Masa Bakti
Ma’ruf juga mengingatkan agar percepatan pembangunan kesejahteraan Papua harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan seluruh sektor di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
“Termasuk seluruh unsur yang ada di papua, seperti tokoh masyarakat, tokoh ada, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, semuanya. Sehingga percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua itu dapat menunjukan hasilnya,” jelasnya
Secara khusus Wapres meminta para menteri terkait untuk menyelesaikan beberapa persoalan mendesak di Papua seperti percepatan pemilihan Wakil Gubernur Papua dan penyiapan pemekaran wilayah di Papua.
“Kepada Menteri Kesehatan dan Mensos untuk menangani para warga yang mengungsi atau berkonflik di Papua,” katanya.
Dalam keterangan persnya usai memimpin rapat, Wapres juga menekankan bahwa pemerintah akan mempercepat proses pembangunan pemekaran wilayah di Papua, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan realisasi strategi menggunakan metode pendekatan wilayah.
“Tim akan mempercepat mengenai pembangunan pemekaran wilayah di Papua untuk mempercepat pembangunan, termasuk juga dipenuhinya langkah-langkah untuk membangun berbagai infrastuktur, baik infrastuktur keamanan, kelembangaan, sampai bisa terlaksananya upaya-upaya pendekatan teritorial secara lebih sempurna,” pungkasnya. (OL-7)
