NasDem Tegur Hillary Brigitta Lasut yang Minta Pengalawan TNI

FRAKSI Partai NasDem melarang anggota fraksinya yang bertugas di DPR menggunakan fasilitas pengawalan dari pihak TNI. Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad Ali meminta agar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman tidak menangapi permohonan pengajuan pengawalan pribadi yang diajukan oleh anggota DPR Fraksi Partai NasDem.

"Tidak perlu menanggapi secara berlebihan tidak perlu merespons itu," kata Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali di Jakarta, Kamis (2/12).

Pernyataan Ali terkait dengan pengajuan permohonan pengawal pribadi yang disamapaikan oleh anggotanya Hillary Brigitta lasut kepada KSAD Dudung Abdurachman. Ali menyebut permintaan ajudan tak masuk akal.

"Yang pasti saya akan menegur karena itu tanpa koordinasi dari fraksi," ungkapnya.

Baca juga: Buron Korupsi Mesin Genset yang Rugikan Negara Rp21 Miliar Ditangkap 

Dirinya menegaskan bahwa NasDem tak pernah menginstruksikan kader yang menjadi anggota dewan mengajukan permintaan ajudan kepada TNI. Terlebih, Ali juga menilai alasan pengajuan permohonan pengawalan dari Hillary kepada TNI tidak masuk akal. Hillary meminta pengawalan hanya karena tinggal bersama saudara perempuannya di Jakarta.

"Menurut ku tidak patut karena alasan yang disampaikan seperti disampaikan tadi," sebut Ali.

Dia menegaskan anggota Fraksi NasDem tidak patut mendapat pengamanan dari pasukan khusus TNI. Dia membandingkan dengan pengamanan yang diperoleh pimpinan DPR yang hanya dikawal kepolisian.

"Kalau anggota DPR meminta pengamanan pegawalan kepada institusi TNI kayaknya enggak pas. Khusus dari NasDem saya tidak setuju," ujar dia.

Ali mengakui pengajuan pengawalan dari TNI dibenarkan secara aturan. Namun, usulan itu dinilai tidak etis.

"Tidak pas, kemudian kalau ada keperluan urgen ada kepolisian sebagai pengamanan. Tapi apa hal yang mendesak menurut saya," kata dia.

Hillary juga mengajukan usulan pengawalan dari TNI tanpa berkonsultasi dengan Fraksi NasDem. Ali menegaskan anggotanya tak boleh bertindak sendiri.

"Jadi harusnya semua itu harus sepengetahuan fraksi apalagi menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi," tegas dia. (OL-4)