ANGGOTA DPR Provinsi Papua Namantus Gwijangge meminta pihak TNI-Polri dan TPNPB menghentikan aksi saling serang guna menjaga situasi kondusif jelang perayaan Natal yang akan dirayakan oleh seluruh umat kristiani di Papua.
"Natal adalah hari besar bagi umat kristiani yang dirayakan secara sangat istimewa oleh mayoritas masyarakat Papua. Dan mereka ingin merayakannya dengan damai, tenang tanpa ada ketakutan karena gangguan keamanan akibat aksi saling serang antara TNI-Polri dan TPNPB. Jadi kami minta agar kedua belah pihak punya komitmen untuk menjaga situasi jelang Natal ini menjadi kondusif," ungkap Namantus kepada wartawan, Kamis (2/12).
Dikatakan dia sampai saat ini, di beberapa wilayah seperti Intan Jaya, Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang, eskalasi konflik antara TNI-Polri dan TPNPB masih terus terjadi. Dikhawatirkan situasi ketegangan akibat konflik ini membuat masyarakat tidak tenang, hidup di bawah ketakutan sehingga tidak bisa merayakan Natal dengan damai.
Baca Juga: Jaga Ketertiban Umum dengan Implementasikan UU Ormas
"Natal buat kita di Papua ini adalah perayaan iman yang mulia. Masyarakat butuh ketenangan sehingga mampu menikmati sukacita rohani dari perayaan Natal ini. Mereka hidup susah akibat konflik, harus hidup di pengungsian, rumah mereka dibakar, ancaman keselamatan mereka pun seakan terus menghantui. Ini harus kita hentikan," tegas wakil rakyat dari Dapil 6 meliputi Kabupaten Nduga, Jayawijaya, Lanijaya, dan Maberamo Tengah.
Dia berharap agar momen Natal ini sedapat mungkin bisa menjadi kesempatan untuk sama-sama saling introspeksi sehingga persoalan di Papua bisa diselesaikan dengan baik tanpa perlu jatuh korban lagi terutama masyarakat sipil yang tidak berdosa.
"Korban perang itu ya masyarakat sipil, ya mama-mama, anak-anak yang sebenarnya tidak mengerti. Baik juga momen Natal ini oleh TNI Polri maupun TPNPB menjadi kesempatan untuk lakukan introspeksi diri sehingga ke depan masalah keamanan di Papua ini bisa kita selesaikan dengan baik," pungkas anggota Fraksi Partai NasDem di Provinsi Papua tersebut. (OL-13)
Baca Juga: RUU Kejaksaan akan Beri Kewenangan Jaksa Lakukan Peninjauan Kembali
