Rabu 01 Desember 2021, 21:43 WIB

Jaga Ketertiban Umum dengan Implementasikan UU Ormas

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Jaga Ketertiban Umum dengan Implementasikan UU Ormas

MI.Adami Dwi
Anggota Kompolnas Poengky Indarti

 

Organisasi masyarakat (Ormas) bertujuan membantu pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Dalam perjalanannya persoalan kerap muncul salah satunya gerak-gerik ormas yang memantik keresahan dan gangguan keamanan. 

Guna menghentikannya pemerintah selain menindak oknum ormas yang melanggar aturan juga harus melakukan pembinaan. Utamanya dengan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. 

"Kita bisa melihat Pasal 59 ayat (2) huruf d dan selanjutnya untuk sanksinya. Itu jika secara sistematis ada perintah pimpinan ormas kepada anggota untuk melakukan kekerasan," ujar Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti kepada Media Indonesia, Selasa (30/11). 

Dalam pasal tersebut ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Kemudian melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ormas juga dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang. 

Serta melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pasal berikutnya atau 60, ormas atau anggotanya yang melanggar ketentuan Pasal 59 dikenakan sanksi administratif atau pidana. "Tetapi jika kekerasan tersebut inisiatif atau spontanitas anggota di lapangan, maka kepada yang bersangkutan diproses sesuai KUHP," kata Poengky. 

Baca juga : Wapres Apresiasi Dudung Bangun Hubungan Kemanusiaan dengan KKB Papua

Ia menilai kepolisian telah berupaya menjalankan kewenangan untuk mencegah dan menindak pelanggaran dalam aturan tersebut. Misalnya dalam menangani sejumlah persoalan yang menyangkut Front Pembela Islam (FPI). 

"Selain itu UU Ormas perlu diimplentasikan dengan baik, termasuk memberikan sanksi jika ada ormas yang menggunakan cara-cara kekerasan," tutupnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan keberadaan ormas dilindungi konstitusi. Tetapi ruang geraknya tentu harus mengikuti kaidah yang berlaku di masyarakat. 

"Konstitusi memang mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul, namun hal tersebut dijalankan dengan mengedepankan ketertiban umum berdasarkan hukum yang mengatur ketertiban sosial. Juga mengedepankan keselamatan masyarakat, bangsa dan negara," katanya. 

Menurut dia negara ini menjunjung tinggi falsafah bernama Pancasila yang memberi ruang berserikat dan berkumpul dengan cara-cara permusyawaratan. Turunanya, segala peraturan yang ada bersifat mengikat dan wajib ditaati seluruh ormas. 

"Di sinilah peran penting jajaran Polri yang bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat dengan mengedepankan ketertiban pada hukum," kata dia. 

Atas dasar hal tersebut pula, lanjut Hasto, mana kala terdapat ormas menggaggu keamanan dan ketertiban, bahkan bertindak melanggar hukum harus ditindak. "Siapa pun dan apa pun ormasnya yang berbuat onar maka aparat penegak hukum wajib bertindak tegas tanpa kecuali," pungkasnya. 

Baca Juga

MI/Susanto

KPK Ultimatum Tersangka Korupsi di Buru Selatan

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 27 Januari 2022, 08:08 WIB
KPK segera mengirimkan surat panggilan untuk Ivana. Ivana diharap hadir dalam pemanggilan...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Penyidikan Peristiwa Paniai Mulai Periksa Saksi dari TNI

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 27 Januari 2022, 05:25 WIB
Penyidikan Peristiwa Paniai mulai dilakukan sejak awal Desember tahun...
Medcom

Kejagung Sebut Perjanjian Ekstradisi Permudah Rampas Aset di Singapura

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 27 Januari 2022, 05:00 WIB
Setidaknya, Andi menyebut terdapat aset terpidana skandal PT Asuransi Jiwasraya yang berada di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya