Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin setuju dengan rencana Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman untuk membangun hubungan kemanusiaan dengan kelompok proseparatis Papua untuk menyelesaikan konflik di wilayah itu.
Menurut Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, rencana ini bisa memudahkan pemerintah untuk mewujudkan pendekatan kesejahteraan dan keamanan untuk Papua.
“Membangun hubungan kemanusiaan itu sudah dibuktikan oleh Pak KSAD yang menyatakan teman-teman kita di Papua, KKB itu adalah saudara yang perlu dirangkul bersama-sama,” katanya usai pertemuan Wapres dan KSAD di Ruang Kerja Istana Wapres, Rabu (1/12)
Pertemuan tersebut membicarakan mengenai penanganan kesejahteraan Papua, mengingat Wapres merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Pembicaraan dengan KSAD berlangsung selama satu jam dalam suasana yang hangat dan santai. Selain Jubir Masduki Baidlowi, hadir mendampingi Wapres, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika.
Lebih lanjut Masduki menyebutkan, Wapres memberikan apresiasi kepada KSAD yang berencana akan melakukan pendekatan keamanan di Papua melalui pendekatan humanistik. “Wapres sangat mengapresiasi gagasan yang dikemukakan oleh KSAD yang akan dilakukan secara lebih humanis,” ungkapnya.
Menurut Masduki, pendekatan humanistik akan mampu menarik simpati rakyat sehingga mempermudah proses pendekatan keamanan bagi masyarakat Papua. “Pendekatan ini punya perspektif yang bisa membangun suasana kedamaian dan keakraban di Papua,” tutur Masduki.
Selain pendekatan humanistik, Masduki mengungkapkan akan dilakukan pula pendekatan masyarakat melalui pendekatan teritorial atau berdasarkan wilayah yang diharapkan dapat tepat sasaran pada masyarakat. “Pendekatan teritorial dengan basisnya kalau di tingkat kabupaten itu ada Kodim, lalu kemudian ada Koramil atau Danramil, sampai ke tingkat Babinsa. Wapres juga sangat setuju,” ungkapnya.
Lebih jauh, Masduki menambahkan bahwa pemikiran Wapres sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Jenderal Dudung dan di minggu sebelumnya terdapat pembahasan yang sama dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
“Yang dikemukakan oleh Bapak KSAD ini memang sejalan dengan pikiran Bapak Wapres, dan dengan Bapak Andika ternyata gagasannya sama. Jadi, antara gagasan Wapres, KSAD, dan Panglima TNI itu in line,” pungkasnya. (OL-8)
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.
Rika mengatakan pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan, dalam hal ini vonis Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setnov.
MA diminta membebaskan Ngarijan Salim dan mengembalikannya kepada keluarga. Mereka juga meminta Presiden Prabowo melakukan intervensi atas nama kemanusiaan.
MA memastikan hakim yang menangani perkara korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong telah memenuhi syarat sebagai hakim tindak pidana korupsi (tipikor).
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meminta dibuktikan apabila ada prajurit melakukan dugaan intimidasi terhadap penulis kolom opini Detik.com.
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap kasus ledakan dalam kegiatan pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut. Komisi I ingin memanggil panglima TNI
Jenderal Agus Subiyanto memutasi 237 perwira tinggi TNI dari tiga matra. Letjen Kunto Arief Wibowo dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.
SIKAP dan pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak terkait polemik pembahasan revisi UU TNI menuai kritikan.
Pembahasan mengenai revisi UU TNI menekankan untuk menjamin supremasi sipil dalam kerangka negara demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved