Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin setuju dengan rencana Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman untuk membangun hubungan kemanusiaan dengan kelompok proseparatis Papua untuk menyelesaikan konflik di wilayah itu.
Menurut Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, rencana ini bisa memudahkan pemerintah untuk mewujudkan pendekatan kesejahteraan dan keamanan untuk Papua.
“Membangun hubungan kemanusiaan itu sudah dibuktikan oleh Pak KSAD yang menyatakan teman-teman kita di Papua, KKB itu adalah saudara yang perlu dirangkul bersama-sama,” katanya usai pertemuan Wapres dan KSAD di Ruang Kerja Istana Wapres, Rabu (1/12)
Pertemuan tersebut membicarakan mengenai penanganan kesejahteraan Papua, mengingat Wapres merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Pembicaraan dengan KSAD berlangsung selama satu jam dalam suasana yang hangat dan santai. Selain Jubir Masduki Baidlowi, hadir mendampingi Wapres, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika.
Lebih lanjut Masduki menyebutkan, Wapres memberikan apresiasi kepada KSAD yang berencana akan melakukan pendekatan keamanan di Papua melalui pendekatan humanistik. “Wapres sangat mengapresiasi gagasan yang dikemukakan oleh KSAD yang akan dilakukan secara lebih humanis,” ungkapnya.
Menurut Masduki, pendekatan humanistik akan mampu menarik simpati rakyat sehingga mempermudah proses pendekatan keamanan bagi masyarakat Papua. “Pendekatan ini punya perspektif yang bisa membangun suasana kedamaian dan keakraban di Papua,” tutur Masduki.
Selain pendekatan humanistik, Masduki mengungkapkan akan dilakukan pula pendekatan masyarakat melalui pendekatan teritorial atau berdasarkan wilayah yang diharapkan dapat tepat sasaran pada masyarakat. “Pendekatan teritorial dengan basisnya kalau di tingkat kabupaten itu ada Kodim, lalu kemudian ada Koramil atau Danramil, sampai ke tingkat Babinsa. Wapres juga sangat setuju,” ungkapnya.
Lebih jauh, Masduki menambahkan bahwa pemikiran Wapres sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Jenderal Dudung dan di minggu sebelumnya terdapat pembahasan yang sama dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
“Yang dikemukakan oleh Bapak KSAD ini memang sejalan dengan pikiran Bapak Wapres, dan dengan Bapak Andika ternyata gagasannya sama. Jadi, antara gagasan Wapres, KSAD, dan Panglima TNI itu in line,” pungkasnya. (OL-8)
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Zarof divonis 16 tahun penjara pada persidangan tingkat pertama. Hukuman diperberat melalui sidang banding menjadi 18 tahun penjara.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meminta dibuktikan apabila ada prajurit melakukan dugaan intimidasi terhadap penulis kolom opini Detik.com.
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap kasus ledakan dalam kegiatan pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut. Komisi I ingin memanggil panglima TNI
Jenderal Agus Subiyanto memutasi 237 perwira tinggi TNI dari tiga matra. Letjen Kunto Arief Wibowo dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.
SIKAP dan pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak terkait polemik pembahasan revisi UU TNI menuai kritikan.
Pembahasan mengenai revisi UU TNI menekankan untuk menjamin supremasi sipil dalam kerangka negara demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved