Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
PROSES perekrutan 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dikebut. Posisi ke-57 eks pegawai Lembaga Antirasuah itu sebagai aparatur sipil negara (ASN) Polri telah disusun.
"Sudah (disiapkan posisinya), Polri sudah mendapatkan posisi-posisi mana saja ya, dari Kementerian PAN RB sudah memberikan posisi-posisi mana saja yang bisa diisi oleh ke-57 eks pegawai KPK itu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, hari ini.
Posisi ke-57 orang itu tidak semua di bidang penindakan. Polri akan menempatkan sesuai jabatan yang diemban saat di KPK. "Karena tidak semua ke-57 eks pegawai KPK itu penyidik atau penyelidik. Ada di bidang perencanaan, ada di bidang SDM, ada juga di bidang keamanan. Ini akan disesuaikan ketika yang bersangkutan bekerja di KPK," ungkap Rusdi.
Baca juga: Aset Asabri yang Disita Kejagung Capai Rp16 Triliun
Rusdi mengatakan Polri saat ini tengah merampungkan payung hukum perekrutan tersebut. Kehadiran payung hukum akan menjaga legalitas rekrutmen.
"Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi payung hukum sudah ada, maka kegiatan rekrutmen itu bisa segera dilaksanakan. Intinya Polri menyiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai nanti di ujungnya ada permasalahan hukum. Ini yang dihindari," ujar Rusdi.
Polri tidak menetapkan target dalam penyelesaian rekrutmen tersebut. Korps Bhayangkara disebut memegang prinsip lebih cepat lebih baik. "Polri ingin memberikan juga yang terbaik kepada 57 eks pegawai KPK," ucap Rusdi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan keinginan menarik puluhan mantan pegawai KPK itu melalui surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 24 September 2021. Kepala Negara menyetujui permintaan mantan Kabareskrim Polri tersebut.
Tujuan Tribrata (TB) 1 menarik puluhan mantan pegawai KPK untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidikor). Rekam jejak dan pengalaman dalam menangani tipikor diyakini sangat bermanfaat untuk memperkuat serta mengembangkan organisasi Polri. (OL-4)
Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (PKS) untuk meningkatkan sinergisitas, di Jakarta, Senin (4/8).
Kemenimipas dan Polri menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan sinergi dalam keimigrasian, pemasyarakatan, dan kepolisian.
Satgas Pangan Polri menyita barang bukti berupa beras 132,65 ton.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved