Selasa 23 November 2021, 18:03 WIB

Panglima: Aturan baru Soal Teknis Pemeriksaan Hukum Prajurit TNI Sesuai UU

Siti Yona Hukmana | Politik dan Hukum
Panglima: Aturan baru Soal Teknis Pemeriksaan Hukum Prajurit TNI Sesuai UU

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa

 

PANGLIMA TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan penerbitan Surat Telegram (ST) bernomor : ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tidak mengganggu proses pemeriksaan prajurit TNI yang terlibat tindak pidana. Salah satu isi surat telegram itu meminta aparat penegak hukum tak sembarangan memeriksa anggota TNI.

"Sama sekali kita menutup pemeriksaan, tidak," kata Andika di Mabes Polri, Jakarta Selatan, hari ini.

Andika mengatakan surat telegram itu hanya mengatur hal teknis. Pemeriksaan prajurit TNI, kata dia, ada mekanismenya. Andika menegaskan proses hukum prajurit diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Namun, dia belum mau bicara banyak soal telegram itu. Dia mengaku akan mengecek terlebih dahulu isi lengkap surat telegram tersebut. "Saya harus cek dulu, tapi kalau soal proses hukum memang sudah lama ada di undang-undang, jadi kami juga memiliki prosedur karena diatur undang-undang, dan peradilan. Saya harus cek lagi dan saya harus ikuti peraturan perundangan," ungkap jenderal TNI bintang empat itu.

Baca juga: Anggota MUI jadi Terduga Teroris, Mahfud MD : Pemerintah akan Terus Kerja Sama dengan MUI

Surat Telegram Panglima TNI itu ditandatangani Kasum TNI, Letjen Eko Margiyono atas nama Panglima. Ada empat penegasan Panglima terkait proses hukum anggota dalam surat telegram tersebut.

Salah satunya, pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan atas suatu peristiwa hukum harus melalui komandan atau kepala satuan. Kemudian, prajurit TNI yang memberikan keterangan kepada aparat dapat dilakukan di satuannya atau di kantor aparat penegak hukum dengan pendampingan oleh perwira hukum atau perwira satuan.(OL-4)

Baca Juga

Medcom

Pakar Sebut Masyarakat belum Paham Grafitifikasi Sebagai Akar Korupsi

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 05 Desember 2021, 11:30 WIB
Masyarakat menganggap pemberian hadiah kepada aparatur sipil negara (ASN) atau penyelenggara negara merupakan hal biasa dan dianggap...
MI/Tri Subarkah

Peletakan Batu Pertama GKI Yasmin Bogor Wujud Kemenangan Toleransi

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 11:16 WIB
Penyelesaian kasus GKI Yasmin menunjukkan pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan akibat dari...
Ist/DPR

Gunung Semeru Meletus, Puan Maharani: Utamakan Penyelamatan Warga

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 09:47 WIB
Ketua DPR Puan Maharani meminta agar pemerintah bersama instansi terkait memprioritaskan penyelamatan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya