Kamis 18 November 2021, 18:55 WIB

Bupati Hulu Sungai Utara Diduga Terima Suap Rp18,9 miliar

Bupati Hulu Sungai Utara Diduga Terima Suap Rp18,9 miliar

Antara
Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga tersangka Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid (AW) menerima Rp18,9 miliar. KPK, Kamis (18/11) menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun 2021-2022 dan gratifikasi.

"Tersangka AW selaku Bupati Hulu Sungai Utara untuk dua periode (2012-2017 dan 2017-2022) pada awal 2019 menunjuk MK sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh MK untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka AW," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta.

Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki (MK) selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara, Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru. Firli mengungkapkan penerimaan uang oleh tersangka Abdul Wahid dilakukan di rumah Maliki pada Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh Maliki melalui ajudan tersangka Abdul Wahid.

"Pada sekitar awal 2021, MK menemui tersangka AW di rumah dinas jabatan bupati untuk melaporkan terkait 'plotting' paket pekerjaan lelang pada bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara Tahun 2021," ujarnya.

Dalam dokumen laporan paket "plotting" pekerjaan tersebut, lanjut Firli, Maliki telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek tersebut. "Selanjutnya, tersangka AW menyetujui paket 'plotting' ini dengan syarat adanya pemberian komitmen 'fee' dari nilai proyek dengan persentase pembagian 'fee', yaitu 10 persen untuk tersangka AW dan 5 persen untuk MK," ujar Firli.

Adapun, kata dia, pemberian komitmen "fee" yang diduga diterima oleh tersangka Abdul Wahid melalui Maliki, yaitu dari Marhaini dan Fachriadi dengan jumlah sekitar Rp500 juta. Selain melalui perantaraan Maliki, Firli menjelaskan tersangka Abdul Wahid juga diduga menerima komitmen "fee" dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu pada 2019 sekitar Rp4,6 miliar, pada 2020 sekitar Rp12 miliar, dan pada 2021 sekitar Rp1,8 miliar.

"Selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya," kata Firli.

Atas perbuatannya, tersangka Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 65 KUHP.  (OL-8)

Baca Juga

ANTARA/Dhemas Reviyanto

Novel Baswedan Tawarkan Bantuan Mencari Harun Masiku ke KPK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 23 Mei 2022, 09:54 WIB
"Bila tidak mampu, bisa minta bantu kami untuk tangkap HM (Harun Masiku). Saya yakin tidak perlu waktu yang terlalu...
ANTARA/Reno Esnir

Mengintip Kekayaan Ketua KPK Firli Bahuri, Totalnya Rp20,7 M

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 23 Mei 2022, 09:49 WIB
Firli tercatat memiliki delapan tanah dan bangunan senilai Rp10,4 miliar. Empat tanah dan bangunan miliknya ada di Bekasi, sisanya berada...
MI/Dok Humas Polri

Ferrari Indra Kenz Tiba di Bareskrim Polri

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 23 Mei 2022, 08:09 WIB
Ferrari milik Indra Kenz disita sebagai barang bukti dalam kasus penipuan investasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya