KPK Ringkus Kajari Hulu Sungai Utara dalam OTT ke-11 di 2025

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan tegas di penghujung 2025. Melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tim penyidik berhasil mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat, Albertinus Parlinggoman Napitupulu.

Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah besar yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. 

“Tim mengamankan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/12).

Baca juga : KPK Konfirmasi Tangkap Bupati Bekasi dalam OTT

Selain Kajari, tim KPK juga mengamankan Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara, Asis Budianto. Keduanya, bersama empat orang lainnya yang terjaring dalam operasi pada Kamis (18/12), telah tiba di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Pihak-pihak tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif,” tambah Budi. 

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga antirasuah ini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan.

Baca juga : 10 Orang Ditangkap di Kabupaten Bekasi dari Hasil OTT KPK

Tren OTT di Akhir Tahun

Penangkapan di Hulu Sungai Utara ini menandai OTT ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Menariknya, intensitas penindakan KPK meningkat drastis pada bulan Desember. Hanya dalam kurun waktu tiga hari terakhir, KPK tercatat melakukan tiga operasi berbeda.

Sebelum menggulung pejabat kejaksaan di Kalimantan Selatan, pada 17-18 Desember, KPK terlebih dahulu melakukan OTT di Tangerang dengan mengamankan seorang jaksa dan pengacara beserta barang bukti Rp900 juta. 

Berselang sehari kemudian, pada 18 Desember, tim bergerak ke Kabupaten Bekasi dan menangkap 10 orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Sepanjang 2025, radar KPK telah menjangkau berbagai wilayah dan instansi, mulai dari kasus suap proyek PUPR di Ogan Komering Ulu dan Sumatera Utara, korupsi RSUD di Kolaka Timur, hingga dugaan pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan yang sempat menyeret nama mantan Wakil Menteri.

Sejumlah kepala daerah pun tak luput dari penindakan tahun ini, di antaranya Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya. Rentetan operasi ini menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik rasuah di berbagai lini, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. (Ant/Z-1)