Pemkab Hulu Sungai Utara Minta Dukungan Infrastruktur Pengendali Banjir

KABUPATEN Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan salah satu daerah paling rentan dilanda bencana banjir karena merupakan dataran rendah yang dikelilingi rawa dan lokasi pertemuan tiga sungai besar. Pemkab setempat mengharapkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat membangun infrastruktur pengendali banjir.

"Karakteristik Kabupaten Hulu Sungai Utara ini berada di dataran rendah dan rawa serta pertemuan tiga sungai besar sehingga rawan banjir setiap tahunnya," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Hulu Sungai Utara, Syamrani, Selasa (20/2).

Karena itu menurut Syamrani perlu upaya mitigasi bencana banjir melibatkan multi sektor termasuk dukungan pemerintah provinsi dan pusat melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA). "Perlu mitigasi banjir dengan membangun infrastruktur pengendali banjir seperti normalisasi sungai besar Sungai Nagara, Sungai Balangan dan Sungai Tabalong, tanggul banjir dan sodetan," ujarnya.

Baca juga : Tahun Ini BPBD Palangka Raya Utamakan Mitigasi Bencana Banjir

Tak kalah penting adalah mengembalikan fungsi folder di Alabio yang dibangun sejak jaman Belanda sebagai pengendali banjir. Di sisi lain berdasarkan penelitian kawasan rawa Danau Panggang mempunyai daya tampung 645.790.000 m3 air dapat mengurangi banjir jika dilakukan pengerukan guna menambah kapasitas tampungan air.

Sebelumnya banjir besar melanda 188 desa di 10 kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada bulan lalu. Banjir disebabkan meluapnya tiga sungai besar yaitu Sungai Nagara, Sungai Balangan, dan Sungai Tabalong.

Banjir yang berlangsung lebih dari satu bulan tersebut menyebabkan  17.102 rumah yang sebagian besar di daerah rawa terendam. Jumlah warga terdampak bencana banjir sebanyak 20.835 keluarga atau 61.714 jiwa. Banjir juga menyebabkan 36 fasilitas umum, 19 fasilitas layanan kesehatan, 136 rumah ibadah, 60.835 kilometer jalan dan jembatan yang menyebabkan akses jalan di beberapa lokasi tidak berfungsi serta 166 sekolah terendam banjir.

Baca juga : Antisipasi Potensi Bencana, BPBD DKI Turunkan Tim Reaksi Cepat 

"Kerugian akibat banjir yang terjadi setiap tahunnya sangat besar, baik kerusakan infrastruktur serta aktivitas dan perkenomian warga terganggu," tambah Syamrani.

Kepala Pusat Studi Bencana Universitas Lambung Mangkurat, Sidharta Adiyatma mengatakan bencana banjir besar tetap menjadi ancaman bagi sebagian besar wilayah di Kalsel apabila fenomena La Nina dan hujan ekstrem kembali terulang. Hal ini juga dipengaruhi kondisi DAS Barito dan sub DAS lainnya terus terdegradasi.

Mengacu pada data Kementerian LHK dari luas wilayah DAS Barito di Kalsel mencapai 1,8 juta hektare, tercatat hanya 15 persen yang merupakan area hutan alam dan 80 persen tidak berhutan yang berupa pertanian, semak belukar, sawah, dan perkebunan dan lainnya. Sedangkan dari 511 ribu hektare lahan kritis di Kalsel, sekitar 200 ribu hektare berada dalam kawasan hutan, dan 300 ribu hektare di luar kawasan hutan.

Baca juga : Setelah 6 Hari, Banjir di Palangka Raya Akhirnya Surut

Dikatakan Sidharta, program revegetasi atau penanaman seperti revolusi hijau belum secara nyata mampu memperbaiki kerusakan DAS, karena revegetasi membutuhkan waktu yang panjang lima sampai puluhan tahun. (Z-6)