Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRIHATIN dengan insiden terbakarnya tangka kilang di Cilacap pada Minggu (14/11/2021) lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta PT Pertamina (Persero) untuk segera audit sistem pengamanan di setiap kilang minyak yang dimiliki. Ia bersyukur tidak ada korban jiwa dari kebakaran kilang minyak tersebut.
“Kami atas nama pimpinan DPR RI merasa prihatin dengan kebakaran di kilang minyak Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, beberapa hari lalu. Seperti kita ketahui, ini bukan kejadian pertama kebakaran kilang Pertamina di 2021,” kata Puan dalam keterangan pers, Senin (15/11).
Menurutnya, insiden kebakaran yang sering terjadi di kilang milik Pertamina ini dinilai perlu penanganan khusus.
Ia menegaskan, Pertamina juga harus mengevaluasi manajemen risiko serta melaksanakn investigasi menyeluruh guna memastikan kembali sistem keamanan dan keselamatan pekerja sekaligus masyarakat di sekitar kilang.
“Seringnya kebakaran di kilang minyak Pertamina memerlukan evaluasi mendalam. Harus ada audit sistem pengamanan di kilang-kilang minyak milik Pertamina sehingga bisa ditemukan apa persoalannya agar bisa segera diatasi. Kami berharap ada investigasi menyeluruh dan evaluasi total sehingga tidak lagi terjadi di kemudian hari,” tegas politikus PDI-Perjuangan ini.
Sejumlah pihak mengungkapkan indikasi terbakarnya kilang minyak sering terjadi akibat PT Pertamina abai soal pengamanan kilang. Mengetahui hal tersebut, tidak cukup meminta penjelasan, Puan ingin kasus tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian.
“Pertamina harus bisa memberi penjelasan kepada masyarakat mengapa sering sekali terjadi kebakaran di kilang minyak miliknya. Sebab hal ini telah menimbulkan kegelisahan publik dan berbagai spekulasi. Lalu, Usut tuntas penyebab kebakaran ini. Jika memang ditemukan ada oknum-oknum yang sengaja melakukan pembakaran, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlalu” jelas Puan.
Tidak ingin insiden ini terus berulang, Puan turut meminta Pertamina berkomitmen memperbaiki sistem keamanan kilang minyak secara berkala agar tidak memperburuk kinerja perusahaan pelat merah itu.
Selanjutnya, mantan Menko PMK itu mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi kelangkaan BBM. Puan meminta warga tak perlu panic buying karena kebakaran kilang minyak di Cilacap.
“Pertamina sudah memastikan pasokan BBM dan LPG tetap aman. Masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah pun pasti akan mengantisipasi segala dampak yang terjadi akibat kebakaran,” tutup perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Sebagai informasi, Dalam setahun, setidaknya sudah ada tiga kejadian kebakaran kilang Pertamina. Pada 29 Maret 2021, terjadi kebakaran kilang minyak di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, yang cukup besar sehingga mengakibatkan proses pemadaman api memakan waktu hingga dua hari.
Kemudian kebakaran kilang minyak Pertamina kembali terjadi di area pertangkian 39 Pertamina RU IV Cilacap pada 11 Juni 2021. Kemudian, kebakaran kilang minyak Cilacap Pertamina terjadi pada 13 November 2021 di Refinery Unit (RU) IV Tangki 36T-102 yang berisi komponen Pertalite sebanyak 31 ribu kiloliter. (RO/OL-09)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved