Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEKUATAN besar yang dimiliki Partai NasDem sangat menentukan stabilitas politik di Tanah Air, terutama dalam menyongsong pesta demokrasi yang akan berlangsung di 2024.
Oleh karena itu, dukungan partai yang dipimpin Surya Paloh terhadap pemerintah saat ini memiliki nilai yang sangat penting.
Baca juga: Sempat Buntu, DPR-Pemerintah Capai Titik Temu Lanjutkan Pembahasan RUU PDP
"Saya kira stabilitas politik sangat penting sekali sekarang ini dan dukungan NasDem, seperti yang disampaikan Bapak Ketua Umum Surya Paloh, saya kira sangat diperlukan," ujar Jokowi saat menghadiri prayaan satu dekade Partai NasDem di Kampus Akademi Bela Negara, Jakarta, Kamis (11/11).
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga meminta NasDem untuk menanamkan gerakan perubahan kepada bangsa Indonesia.
Upaya tersebut dibutuhkan agar masyarakat Tanah Air memiliki sifat superior dan percaya diri.
"Kita harus membangun percaya diri, optimisme. Sebagai bangsa pemimpin, jangan sampai kita kehilangan orientasi itu. Itulah yang dinamakan gerakan perubahan, gerakan restorasi ya itu," tegas Jokowi.
Ia tidak ingin masyarakat Indonesia memiliki mental terjajah, yang merasa lebih rendah dari bangsa lain.
Indonesia memang pernah ditundukkan selama 350 tahun, namun, di balik itu, ada kekuatan dan kejayaan besar yang akhirnya membentuk sebuah perlawanan hingga membuat Indonesia merdeka.
"Sekali lagi, kita harus ingat, kita memiliki banyak penggalan sejarah kejayaan dari pendahulu-pendahulu kita. Kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hasil dari pemberian, tetapi hasil dari sebuah perjuangan panjang. Jadi mental Inlander, mental terjajah, mental Inferior, harus hilang. Jangan dipelihara," tegas mantan wali kota Solo itu.
Ke depan, Indonesia harus mampu melestarikan warisan peradaban berupa ajaran budi pekerti yang menjadi identitas terkuat bangsa ini.
"Sehingga kita bisa mewarisi kearifan lokal untuk mengelola kehidupan kita secara baik. Ada keragaman seni dan budaya yang kita miliki. Itulah kekuatan kita. Setelah pembangunan infrastruktur secara masif, kita sekarang berkonsentrasi kepada pembangunan sumber daya manusia yang akan menjadi fondasi kita dalam menghantarkan bangsa ini maju," tandasnya.
(OL-6)
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Tradisi berdiskusi dengan para pemimpin terdahulu akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden, menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam.
Presiden Prabowo Subianto mengundang SBY, Jokowi, Jusuf Kalla, hingga ketum parpol ke Istana Merdeka malam ini. Simak agenda dan daftar tokoh yang hadir.
Teddy menuturkan, salah satu hal yang akan dibicarakan dengan para tokoh itu ialah terkait situasi geopolitik dunia terkini.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved