Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani mengatakan Panglima TNI ke depan harus memastikan tugas pokok TNI berjalan baik sebagai alat pertahanan negara.
Menurut dia tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
''Kita ingin panglima TNI yang baru nanti bisa mewujudkan kekuatan TNI yang disegani di kawasan,'' kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/11).
Baca Juga: Ini Sejumlah Dokumen yang harus Disiapkan Andika untuk Fit and Proper Test
Dia mengatakan, tantangan TNI semakin besar karena tidak hanya menghadapi ancaman perang fisik tetapi juga ancaman perang siber. Menurut dia, ancaman siber tersebut menggunakan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, robotik, dan senjata presisi tinggi.
''Apalagi dengan semakin intensnya dinamika globalisasi dan situasi pasca-pandemi, serta tantangan dalam bidang pertahanan yang semakin dinamis,'' ujarnya.
Puan menilai seorang Panglima TNI dituntut mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis dan mampu membuat terobosan-terobosan baru yang bukan 'business as usual' dalam mewujudkan TNI yang profesional dan modern dalam rangka menjamin tetap tegaknya kedaulatan negara yang dicintai rakyat.
Puan juga mengatakan, Panglima TNI ke depan harus menjaga soliditas internal demi menjaga NKRI. ''Kepada TNI, kita harus selalu ingat pesan Bung Karno, bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus kompak dan bersatu. Dan satu-satunya dasar agar supaya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkompak satu yaitu dasar Pancasila,'' katanya.
Menurut dia, kalau memakai dasar lain, TNI akan terpecah belah sehingga Pancasila harus dipegang teguh.
Selain itu Puan memastikan Komisi I DPR akan menuntaskan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada akhir pekan ini.
Dia berharap dari uji kelayakan dan kepatutan tersebut dihasilkan Panglima TNI terbaik dan kompeten untuk membawa TNI menjadi kekuatan pertahanan yang unggul dan hebat. (Ant/OL-10)
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Legislator PDIP Harris Turino mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga integritas di tengah tantangan ekonomi pada momen Idulfitri 1447 H.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti, menolak keras wacana sekolah daring untuk penghematan BBM. Ingatkan dampak buruk 'learning loss' dan penurunan karakter siswa.
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved