Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PANDEMI covid-19 telah mengajarkan begitu banyak hal kepada bangsa Indonesia, Pandemi covid-19 menjadi ujian yang sangat berat bagi kelembagaan politik nasional.
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif diuji untuk bisa menangani krisis kesehatan dan ekonomi yang bergulir di waktu yang bersamaan.
"Pandemi telah mengajarkan banyak kepada kita, pentingnya respon yang cepat, respon yang tepat, yang bisa menjangkau dan melindungi masyarakat di seluruh pelosok tanpa kecuali," ujar Jokowi dalam Perayaan HUT ke-57 Partai Golkar secara virtual, Sabtu (23/10).
Tidak hanya bagi penyelenggara negara, pandemi juga menjadi tantangan bagi partai-partai politik di Tanah Air.
Sebagai wadah artikulasi dan agregasi masyarakat, keberadaan parpol-parpol dipertanyakan, apakah mereka sudah berada di kanan dan kiri rakyat dalam situasi sulit seperti sekarang.
Baca juga : Pemda Akui Banyak Hambatan Selaraskan UU Cipta Kerja
"Parpol dituntut untuk hadir meringankan beban masyarakat dan memberi solusi untuk persoalan yamg dihadapi rakyat," tutur mantan wali kota Solo itu.
Sebagai partai yang sudah berusia matang dan sarat akan pengalaman, Golkar, menurut kepala negara, harus semakin solid berkarya untuk meraih kemenangan bagi bangsa dan negara, untuk mewujudkan Indonesia maju.
Dengan kekompakan para kader yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, Jokowi optimistis partai berlambang pohon beringin itu dapat tumbuh berakar kuat, menjulang tinggi dan mengayomi serta membri keteduhan.
"Dengan semangat belajar dari pandemi, Partai Golkar pasti belajar, apa yang kurang, apa yang lemah yang harus diperbaiki agar bisa terus berkarya untuk kepentingan rakyat," tandasnya. (OL-7)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved