Anggota DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan BBM

ANGGOTA DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk mengantisipasi kelangkaan di sejumlah wilayah.
  
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/10), Mulyanto meminta Pemerintah bertindak cepat dan tidak menganggap sepele terhadap kelangkaan BBM di sejumlah wilayah di Indonesia. ''Masalah kelangkaan BBM ini harus dapat diselesaikan sebelum merambat ke wilayah lain dan menjalar menjadi krisis seperti yang terjadi di beberapa negara,'' kata Mulyanto.
  
Mulyanto menegaskan Pemerintah yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus meningkatkan pengawasan. ''Sebagai lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM, BPH Migas harus bertanggung jawab. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan membuat masyarakat panik,'' tegas Mulyanto.

Baca Juga: PKB Tolak Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat
  
Mulyanto meminta BPH Migas harus menjelaskan ke publik terkait jumlah cadangan BBM termasuk kuota BBM yang tersisa di bulan Oktober. Sehingga masyarakat tenang atas cadangan BBM nasional.
 
Mulyanto menilai kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM ini bisa dipahami. Sebab beberapa negara, seperti Inggris, Tiongkok, India, termasuk Singapura sedang krisis energi. Masyarakat khawatir Indonesia mengalami kejadian yang sama. Karena itu BPH Migas perlu menjelaskan kepada masyarakat status cadangan BBM nasional teraktual.
  
''Dua jenis BBM yang langka itu adalah premium dan solar. Padahal BBM jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karenanya persediaannya harus selalu aman. Jangan sampai karena mau mengejar untung, distribusi BBM jenis ini ditahan-tahan oleh Pertamina,'' kata Mulyanto.
  
Dilaporkan bahwa sepekan ini banyak daerah mulai mengalami kelangkaan BBM premium dan solar. Kelangkaan bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya.
  
''Padahal jelas-jelas tidak ada kebijakan Pemerintah untuk menghapus BBM jenis premium di tahun 2021,'' ujar Mulyanto.
  
Mulyanto mendesak BPH Migas segera melakukan investigasi terkait kelangkaan ini. Apalagi beberapa waktu lalu di Semarang ditemukan gudang penimbunan BBM bersubsidi yang akan diselundupkan. (Ant/OL-10)