Kamis 21 Oktober 2021, 09:54 WIB

Anggota DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan BBM

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Anggota DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan BBM

MI/Rendy F

 

ANGGOTA DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk mengantisipasi kelangkaan di sejumlah wilayah.
  
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/10), Mulyanto meminta Pemerintah bertindak cepat dan tidak menganggap sepele terhadap kelangkaan BBM di sejumlah wilayah di Indonesia. ''Masalah kelangkaan BBM ini harus dapat diselesaikan sebelum merambat ke wilayah lain dan menjalar menjadi krisis seperti yang terjadi di beberapa negara,'' kata Mulyanto.
  
Mulyanto menegaskan Pemerintah yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus meningkatkan pengawasan. ''Sebagai lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM, BPH Migas harus bertanggung jawab. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan membuat masyarakat panik,'' tegas Mulyanto.

Baca Juga: PKB Tolak Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat
  
Mulyanto meminta BPH Migas harus menjelaskan ke publik terkait jumlah cadangan BBM termasuk kuota BBM yang tersisa di bulan Oktober. Sehingga masyarakat tenang atas cadangan BBM nasional.
 
Mulyanto menilai kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM ini bisa dipahami. Sebab beberapa negara, seperti Inggris, Tiongkok, India, termasuk Singapura sedang krisis energi. Masyarakat khawatir Indonesia mengalami kejadian yang sama. Karena itu BPH Migas perlu menjelaskan kepada masyarakat status cadangan BBM nasional teraktual.
  
''Dua jenis BBM yang langka itu adalah premium dan solar. Padahal BBM jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karenanya persediaannya harus selalu aman. Jangan sampai karena mau mengejar untung, distribusi BBM jenis ini ditahan-tahan oleh Pertamina,'' kata Mulyanto.
  
Dilaporkan bahwa sepekan ini banyak daerah mulai mengalami kelangkaan BBM premium dan solar. Kelangkaan bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya.
  
''Padahal jelas-jelas tidak ada kebijakan Pemerintah untuk menghapus BBM jenis premium di tahun 2021,'' ujar Mulyanto.
  
Mulyanto mendesak BPH Migas segera melakukan investigasi terkait kelangkaan ini. Apalagi beberapa waktu lalu di Semarang ditemukan gudang penimbunan BBM bersubsidi yang akan diselundupkan. (Ant/OL-10)

Baca Juga

Foto/DOK TNI AD

Jabatan Wakil Panglima TNI Dinilai Kontraproduktif

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 14:31 WIB
Sebelumnya, Kasal Laksamana Yudo Margono dikabarkan bakal jadi Wakil Panglima...
ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Jokowi Sindir Kapolda-Kapolres Sowan ke Ormas Bermasalah

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 14:26 WIB
Menanggapi hal itu, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebut kepolisian akan mengikuti arahan Presiden...
Ist/DPR

Anggota Komisi XI DPR: Indonesia Bisa Tentukan Arah Kebijakan Global

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 12:26 WIB
Bank BNI kembali dinobatkan sebagai bank yang memberikan pelayanan bisnis terbaik oleh Alpha Southeast...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya