Senin 11 Oktober 2021, 13:21 WIB

Demokrat Ajukan Diri Sebagai Pihak Tergugat AD/ART di MA

Anggitodi Martaon | Politik dan Hukum
Demokrat Ajukan Diri Sebagai Pihak Tergugat AD/ART di MA

Antara
Kuasa Hukum Demokrat, Hamdan Zoelva

 

PARTAI Demokrat mengajukan diri sebagai pihak tergugat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, partai lambang bintang mercy itu tak termasuk pihak tergugat dalam upaya hukum yang dilakukan pihak Moeldoko.

"Karena belum ada hukum acaranya, kami ajukan saja termohon intervensi atau pihak terkait. Nanti terserah MA memilih istilah yang mana," kata kuasa hukum Demokrat, Hamdan Zoelva, di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (11/10).

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyampaikan alasan kliennya mengambil langkah tersebut karena AD/ART dibuat Demokrat. Sehingga, merasa perlu ikut terlibat langsung dalam proses hukum tersebut.

Dia menduga alasan pihak penggugat tak memasukkan Demokrat sebagai penggugat karena ingin menghindar. Terutama terkait penjelasan AD/ART.

"Untuk menghindari Demokrat memberikan penjelasan yang sebenarnya. Jadi itulah kira-kira dugaan kami," ungkap dia.

Baca juga : Fadli Zon Minta Densus 88 Bubar, Kadensus: Itu Koreksi Buat Kami

Dia mengakui jika MA tak mengenal termohon intervensi dalam pengajuan uji materi. Namun, dia berharap MA mengabulkan pengajuan Demokrat sebagai pihak tergugat dalam upaya tersebut.

"Saya perlu sampaikan untuk memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang terbuka, adil, serta mendengar semua pihak secara seimbang, maka MA perlu menetapkan Demokrat sebagai pihak termohon intervensi atau pihak terkait," sebut dia.

Sebanyak empat orang mengajukan uji materi AD/ART 2020 Partai Demokrat ke MA. Adapun pihak yang tergugat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pihak yang mengesahkan AD/ART.

Hamdan pun mengkritisi langkah kubu Moeldoko menggugat keputusan Kemenkumham ke MA. Menurut dia, seharusnya upaya hukum tersebut diajukan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

"Karena keputusan menkumham itu sifatnya deklaratif, itu objek gugatan di PTUN yang memiliki kompetensi absolut, bukan uji materiil ke MA," ujar dia. (OL-2)

 

Baca Juga

ANTARA

Jokowi Minta Jangan Tergesa-Gesa Bahas Capres 2024

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 19:54 WIB
Jokowi menyinggung berbagai persoalan bangsa, antara lain, persoalan energi, pangan, dan situasi geopolitik...
MI/Vicky Gustiawan

24 Tahun Demokrasi, Aspek Politik, Sosial dan Hukum Masih Lemah

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 19:17 WIB
Meskipun telah menghasilkan kemajuan di bidang politik dan ekonomi, tetapi masih ada kekurangan yakni krisis politik, hukum, dan...
ANTARA FOTO/Novrian Arbi

DPR Mengkaji Penggunaan Kotak Suara dari Kardus

👤┬áSri Utami 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 17:30 WIB
Wakil Ketua DPR  RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi II DPR untuk mengkajinya karena terkait dengan kerentanan kerusakan kertas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya