Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEBAGAI lembaga negara yang independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus berani menunjukkan kemandiriannya, terutama dalam menetapkan tanggal pemungutan suara pemilu 2024.
Hal itu ditekankan Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Menurutnya, syarat mutlak tercapainya pemilu yang kredibel dan berkualitas, dengan memiliki penyelenggara yang mandiri. Serta, tidak diintervensi pihak luar, khususnya pemerintah.
"Di tengah polarisasi masyarakat, di tengah dinamika kontestasi yang sangat tinggi, penting untuk memunculkan narasi kemandirian KPU. Mereka memiliki otoritas untuk menentukan pelaksanaan pemungutan suara," tegas Titi dalam seminar virtual, Sabtu (9/10).
Baca juga: Ini Usulan Tanggal Pelaksanaan Pemilu 2024 dari KPU
Sejak mengawal pelaksanaan pemilu pada 1999, pihaknya mengaku baru kali ini menemui polemik dalam penetapan tanggal pemungutan suara. Titi melihat bahwa persoalan ini muncul lantaran pelaksanaan pemilihan presiden, legislatif dan kepala daerah digelar serentak pada tahun yang sama.
Awalnya, KPU sudah memegang tanggal pemungutan suara dan sudah menyampaikan hal tersebut kepada DPR dan pemerintah, yakni pada 21 Februari 2024. Pemilihan waktu tersebut berbagai pertimbangan, khususnya pelaksanaan pilkada yang harus digelar pada November 2024, sesuai amanat konstitusi.
Menurut Titi, usulan tersebut sangat masuk akal. Dengan jarak yang cukup jauh antara pemilu presiden, legislatif dan pilkada, penyelenggara memiliki waktu untuk menyiapkan tahapan secara baik.
Baca juga: Partai Politik Mulai Sepakat Terkait Jadwal Pemilu 15 Mei 2024
"Pertimbangan ini kan muncul dari instiutsi yang menguasai persoalan teknis. Yang mengetahui risiko kalau ada himpitan terlalu besar, akhirnya memengaruhi profesionalisme dan kredibilitas petugas pemilu," pungkas Titi.
Senada, Direktur Eksekutif Netgrit Ferry Kurnia Rizkiyansyah menekankan bahwa dalam memutuskan tanggal pemungutan suara, KPU tidak boleh diintervensi pemerintah. Jika lembaga tersebut terus diganggu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tentu akan semakin turun.
"Kalau KPU terus digoyang-goyang, saya kira akan sangat berbahaya. Publik tidak bisa lagi percaya kepada siapapun," tutur Kurnia.(OL-11)
Seruan ini adalah bentuk keprihatinan sivitas akademika dan alumni Unpad atas kondisi bangsa dan kondisi demokrasi yang merugikan rakyat.
Tindakan cawe-cawe serta penyalahgunaan kekuasan dalam Pemilu 2024 merupakan tindakan tidak terhormat
pilkada langsung harus dipertahankan karena melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin
PUASA Ramadan identik dengan wadah pembentukan kepribadian. Ia tidak sebatas ritual tahunan yang tata pelaksanaannya sudah jelas dan selalu diulang setiap tahunnya.
TURUNNYA kualitas demokrasi Indonesia tidak lepas dari rendahnya sikap saling percaya (trust) di kalangan komponen bangsa.
WAKTU pemilihan presiden/wakil presiden dan anggota legislatif tinggal tiga minggu lagi.
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Herman mengaku malu permasalahan yang terjadi di internal pemeritah daerah sudah diketahui Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Diketahui, PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan KLB, setelah menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, pada Jumat (28/10) kemarin.
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
DPRD tidak berhak menolak cawagub yang telah diusung yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pembangunan Rumdin Walkot Tangsel senilai Rp10 miliar di Kampung Babakan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dinilai berlebihan dan menciderai perasaan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved