Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
WACANA menjadikan aparat TNI/Polri sebagai penjabat untuk mengisi kekosongan 271 pemerintahan daerah dampak tidak adanya Pilkada pada 2022 dan 2023 dinilai sebagai kemunduran dalam demokratisasi di Indonesia. Pengamat politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani menyatakan, dengan banyaknya sumber daya dari kalangan sipil yang saat ini ada, usulan tersebut dinilai kontraproduktif. “Kita sudah susah payah melakukan reformasi di mana sipil dan militer sudah mempunyai fungsinya masing-masing. Jangan jadi mundur,” katanya ketika dihubungi, Senin.
Sri menyebutkan, seharusnya pemerintah dan DPR sudah mempunyai rencana terukur mengenai sumber daya manusia yang bakal mengisi jabatan di pemerintahan daerah tersebut. Apalagi saat ini banyak kalangan internal pemda dan akademisi lokal yang mumpuni untuk mengisi jabatan tersebut. “Jadi pemerintah jangan terlalu jauh masuk ke wilayah pemerintahan daerah,” ujarnya.
Ketika ditanya adanya kemungkinan rencana ini sebagai bagian upaya pemenangan Pemilu 2024, Sri Budi hanya menjawab, “Saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas kita tidak mau kembali menghidupkan dwifungsi TNI/Polri,” pungkasnya.
Ketika dimintai konfirmasinya mengenai perkembangan wacana ini, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal terkesan tidak tahu menahu dengan usulan tersebut. “Kapan ada rencananya ? Kata siapa….?” ujarnya. (OL-8)
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved