Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Supardi menyebut pihaknya telah mendapat laporan soal dugaan korupsi di PT Krakatau Steel (persero).
"Baru saja Pak JAM (JAM-Pidsus, Ali Mukartono) infokan masalah ini," kata Supardi kepada Media Indonesia melalui keterangan tertulis, Selasa (28/9).
Ia menyebut belum ada laporan resmi terkait dugaan korupsi tersebut. Namun, penyidik Gedung Bundar memastikan akan menelaah informasi itu terlebih dahulu. Supardi mengatakan pihaknya akan menganalisa dan mengambil sikap terhadap informasi dugaan korupsi itu.
Baca juga : Demi Kesopanan Tata Negara, Presiden Enggan Intervensi Nasib 56 Pegawai KPK
"Info ini kami telaah dulu," tandasnya.
Dugaan rasuah itu pertama kali disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir. Ia menyebut bahwa Krakatau Steel memiliki utang sebesar US$2 miliar atau setara dengan Rp31 triliun.
"Salah satunya ada investasi US$850 juta yang proyek itu mangkrak hari ini. Hal itu tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi," kata Erick dalam diskusi virtual, hari ini. (OL-2)
KPK menemukan uang suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai disimpan dalam safe house. Enam tersangka sudah ditetapkan, penyidikan masih berlangsung.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji hingga Agustus 2026.
Tiga terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penegakan hukum terkait tiga perkara korupsi dituntut hukuman penjara antara 8 hingga 10 tahun.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Tiga terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penegakan hukum terkait tiga perkara korupsi dituntut hukuman penjara antara 8 hingga 10 tahun.
KEJAKSAAN Agung mencopot empat kepala kejaksaan negeri, termasuk Kajari Deli Serdang dan Kajari Padang Lawas, dari jabatan struktural akibat pelanggaran etik.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved