Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
POLISI tak membiarkan Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, pada Senin, (27/9).
Hal itu lantaran para pendemo dinilai tidak melaksanakan protokol kesehatan (prokes) hingga sudah trending topic.
Diketahui, BEM SI menggelar aksi dengan memenuhi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan soal pemberhentian 56 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Saat ini pandemi masih berlangsung walaupun level 3. Jadi, keberadaan kita di sini sudah tidak prokes. Kami ada karena rekan-rekan ada," tutur Kasi Pasukan Dalmas Polda Metro Jaya AKP Ii Sutasman melalui pengeras suara di mobil pengurai massa (Raisa) di lokasi, Senin (27/9).
Baca juga: KPK Dituntut Bersih dari Mafia Kasus
Ii menyebut bahwa berita aksi para pendemo sudah trending topic.
Maka, polisi tidak mengizinkan massa berdemo di depan Gedung KPK.
"Dan rekan-rekan demikian, berita rekan-rekan sudah trending topic. Berita rekan-rekan sudah trending topic. Semua berkat rekan-rekan. Jadi kalian (aksi) di sini sama kalian di sana (KPK) sama saja, beritanya di mana-mana," ucapnya.
Ii pun mengimbau massa demo agar tetap menjaga prokes lantaran aparat kepolisian tidak ingin adanya demo, angka kasus COVID-19 di Jakarta jadi naik.
"Saya mohon rekan-rekan semua mari jaga diri. Jangan sampai rekan-rekan memaksakan keadaan nanti ada efek di kemudian hari. Laksanakan prokes, mari kita sama-sama jaga jarak," pungkasnya. (OL-4)
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved