Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
POLISI tak membiarkan Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, pada Senin, (27/9).
Hal itu lantaran para pendemo dinilai tidak melaksanakan protokol kesehatan (prokes) hingga sudah trending topic.
Diketahui, BEM SI menggelar aksi dengan memenuhi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan soal pemberhentian 56 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Saat ini pandemi masih berlangsung walaupun level 3. Jadi, keberadaan kita di sini sudah tidak prokes. Kami ada karena rekan-rekan ada," tutur Kasi Pasukan Dalmas Polda Metro Jaya AKP Ii Sutasman melalui pengeras suara di mobil pengurai massa (Raisa) di lokasi, Senin (27/9).
Baca juga: KPK Dituntut Bersih dari Mafia Kasus
Ii menyebut bahwa berita aksi para pendemo sudah trending topic.
Maka, polisi tidak mengizinkan massa berdemo di depan Gedung KPK.
"Dan rekan-rekan demikian, berita rekan-rekan sudah trending topic. Berita rekan-rekan sudah trending topic. Semua berkat rekan-rekan. Jadi kalian (aksi) di sini sama kalian di sana (KPK) sama saja, beritanya di mana-mana," ucapnya.
Ii pun mengimbau massa demo agar tetap menjaga prokes lantaran aparat kepolisian tidak ingin adanya demo, angka kasus COVID-19 di Jakarta jadi naik.
"Saya mohon rekan-rekan semua mari jaga diri. Jangan sampai rekan-rekan memaksakan keadaan nanti ada efek di kemudian hari. Laksanakan prokes, mari kita sama-sama jaga jarak," pungkasnya. (OL-4)
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved