Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI tak membiarkan Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, pada Senin, (27/9).
Hal itu lantaran para pendemo dinilai tidak melaksanakan protokol kesehatan (prokes) hingga sudah trending topic.
Diketahui, BEM SI menggelar aksi dengan memenuhi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan soal pemberhentian 56 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Saat ini pandemi masih berlangsung walaupun level 3. Jadi, keberadaan kita di sini sudah tidak prokes. Kami ada karena rekan-rekan ada," tutur Kasi Pasukan Dalmas Polda Metro Jaya AKP Ii Sutasman melalui pengeras suara di mobil pengurai massa (Raisa) di lokasi, Senin (27/9).
Baca juga: KPK Dituntut Bersih dari Mafia Kasus
Ii menyebut bahwa berita aksi para pendemo sudah trending topic.
Maka, polisi tidak mengizinkan massa berdemo di depan Gedung KPK.
"Dan rekan-rekan demikian, berita rekan-rekan sudah trending topic. Berita rekan-rekan sudah trending topic. Semua berkat rekan-rekan. Jadi kalian (aksi) di sini sama kalian di sana (KPK) sama saja, beritanya di mana-mana," ucapnya.
Ii pun mengimbau massa demo agar tetap menjaga prokes lantaran aparat kepolisian tidak ingin adanya demo, angka kasus COVID-19 di Jakarta jadi naik.
"Saya mohon rekan-rekan semua mari jaga diri. Jangan sampai rekan-rekan memaksakan keadaan nanti ada efek di kemudian hari. Laksanakan prokes, mari kita sama-sama jaga jarak," pungkasnya. (OL-4)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved