Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Metro Jaya (PMJ) akan memanggil Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (27/9) besok. Pemeriksaan ini untuk mengklarifikasi setelah Luhut melaporkan aktivis Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.
"Benar, jam 08.30 Luhut diperiksa di krimsus ya," ujar pengacara Luhut, Juniver Girsang, saat dikonfirmasi, Minggu (26/9).
Baca juga: Laporan Luhut ke Haris Azhar, Polisi Siapkan Panggilan Kedua Pihak
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kliennya siap menghadiri panggilan pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) PMJ. Namun, Juniver belum dapat mengungkapkan lebih jauh terkait materi klarifikasi yang mau didalami tim penyidik.
"Besok kami info langsung di Polda ya," imbuhnya.
Diketahui, Haris Azhar dilaporkan atas dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong. Laporan ini buntut unggahan konten video YouTube "Ada Lord Luhut Di balik? Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". Dalam video tersebut, Luhut dituding bermain dalam bisnis tambang di Papua.
Baca juga: Survei: Kepercayaan Publik Terhadap Demokrasi Terus Menurun
Perseteruan Haris dengan Luhut bermula dari video percakapan dengan Fatia, yang diunggah Haris lewat kanal Youtube-nya. Dalam percakapan itu, kedunya membahas PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, yang terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
Luhut disebut sebagai salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group. Namun, Luhut kemudian membantah tuduhan tersebut, serta mengirim somasi kepada Haris Fatia.(OL-11)
Loggis teken kerja sama dengan HD Hyundai Infracore Asia untuk distribusi alat berat DEVELON, mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor tambang.
Pertambangan berkontribusi sekitar 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara mencapai Rp140,5 triliun pada 2024.
PT Multi Harapan Utama (MHU) memanfaatkan momentum Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 untuk menegaskan kembali pentingnya keselamatan kerja.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mengusulkan rencana penyesuaian wilayah pertambangan (WP) Tahun 2025.
PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMSGI, terus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan pertambangannya.
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
KPK akan menelaah laporan ICW dan Kontras soal dugaan pemerasan oleh 14 orang bintara, dan 29 orang perwira Polri, dengan nilai mencapai Rp26,2 miliar selama 2020-2025
KPK memiliki mandat penuh berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK untuk mengusut aparat penegak hukum (APH) yang melakukan korupsi.
Kompolnas sebagai lembaga pengawas kepolisian memantau langsung perkembangan pencarian dua remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh KontraS
KontraS mendesak Polri segera menemukan dua orang hilang, Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid, pascakerusuhan demo Agustus 2025
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan, pembentuk undang-undang sudah menyediakan berbagai ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan UU TNI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved