Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Metro Jaya (PMJ) akan memanggil Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (27/9) besok. Pemeriksaan ini untuk mengklarifikasi setelah Luhut melaporkan aktivis Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.
"Benar, jam 08.30 Luhut diperiksa di krimsus ya," ujar pengacara Luhut, Juniver Girsang, saat dikonfirmasi, Minggu (26/9).
Baca juga: Laporan Luhut ke Haris Azhar, Polisi Siapkan Panggilan Kedua Pihak
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kliennya siap menghadiri panggilan pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) PMJ. Namun, Juniver belum dapat mengungkapkan lebih jauh terkait materi klarifikasi yang mau didalami tim penyidik.
"Besok kami info langsung di Polda ya," imbuhnya.
Diketahui, Haris Azhar dilaporkan atas dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong. Laporan ini buntut unggahan konten video YouTube "Ada Lord Luhut Di balik? Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". Dalam video tersebut, Luhut dituding bermain dalam bisnis tambang di Papua.
Baca juga: Survei: Kepercayaan Publik Terhadap Demokrasi Terus Menurun
Perseteruan Haris dengan Luhut bermula dari video percakapan dengan Fatia, yang diunggah Haris lewat kanal Youtube-nya. Dalam percakapan itu, kedunya membahas PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, yang terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
Luhut disebut sebagai salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group. Namun, Luhut kemudian membantah tuduhan tersebut, serta mengirim somasi kepada Haris Fatia.(OL-11)
Transformasi menuju praktik green mining semakin menjadi perhatian di sektor pertambangan Indonesia seiring meningkatnya tuntutan global terhadap dekarbonisasi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PENELITI Senior Core Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, perpanjangan IUPK Grasberg milik PT Freeport untuk periode 2041–2061, mencerminkan masih rendahnya daya tawar RI.
Loggis teken kerja sama dengan HD Hyundai Infracore Asia untuk distribusi alat berat DEVELON, mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor tambang.
Pertambangan berkontribusi sekitar 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara mencapai Rp140,5 triliun pada 2024.
Setara Institute desak pembentukan TPF Independen kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. 4 anggota BAIS TNI ditahan, Komisi III DPR bentuk Panja.
Kontras mendesak pembentukan TGPF untuk mengusut tuntas serangan sistematis terhadap Andrie Yunus dan membongkar aktor intelektual di balik teror ini.
Kapolri Listyo Sigit diminta mengusut tuntas secara profesional dan transparan terkait kasus teror terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.
Hetifah menegaskan tindakan keji penyerangan air keras terhadap Andri merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima.
Serangan tersebut merupakan bentuk intimidasi brutal yang mengancam kebebasan sipil di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan perintah langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas penyerangan aktivis Kontras, Andrie Yunus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved