Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
POLDA Metro Jaya (PMJ) akan memanggil Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (27/9) besok. Pemeriksaan ini untuk mengklarifikasi setelah Luhut melaporkan aktivis Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.
"Benar, jam 08.30 Luhut diperiksa di krimsus ya," ujar pengacara Luhut, Juniver Girsang, saat dikonfirmasi, Minggu (26/9).
Baca juga: Laporan Luhut ke Haris Azhar, Polisi Siapkan Panggilan Kedua Pihak
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kliennya siap menghadiri panggilan pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) PMJ. Namun, Juniver belum dapat mengungkapkan lebih jauh terkait materi klarifikasi yang mau didalami tim penyidik.
"Besok kami info langsung di Polda ya," imbuhnya.
Diketahui, Haris Azhar dilaporkan atas dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong. Laporan ini buntut unggahan konten video YouTube "Ada Lord Luhut Di balik? Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". Dalam video tersebut, Luhut dituding bermain dalam bisnis tambang di Papua.
Baca juga: Survei: Kepercayaan Publik Terhadap Demokrasi Terus Menurun
Perseteruan Haris dengan Luhut bermula dari video percakapan dengan Fatia, yang diunggah Haris lewat kanal Youtube-nya. Dalam percakapan itu, kedunya membahas PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, yang terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
Luhut disebut sebagai salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group. Namun, Luhut kemudian membantah tuduhan tersebut, serta mengirim somasi kepada Haris Fatia.(OL-11)
Laba bersih yang dikantongi mencapai Rp300,07 miliar, atau 93% dari target yang sudah ditentukan yaitu Rp322,64 miliar.
PT Timah Tbk bersama tim gabungan melaksanakan penertiban tambang ilegal di kawasan Izin Usaha Pertambangan Khsusus (IUPK) PT Timah di kawasan Merbuk, Kabupaten Bangka Tengah.
PT TBS Energi Utama membukukan pendapatan konsolidasian sebesar US$172,2 juta. Angka itu lebih rendah dibandingkah periode yang sama di tahun sebelumnya.
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
Aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji proses legislasi UU TNI.
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
KOORDINATOR Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya Saputra mengaku mendengar Revisi UU TNI akan disahkan sebelum Lebara 2025.
Jika revisi undang-undang (RUU) TNI disahkan, peran militer dalam tata kelola negara dan urusan sipil akan semakin besar.
Pemangkasan anggaran sebaiknya tak dilakukan karena memberikan dampak buruk bagi penuntasan kasus HAM di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved