Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
POLDA Metro Jaya (PMJ) akan memanggil Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (27/9) besok. Pemeriksaan ini untuk mengklarifikasi setelah Luhut melaporkan aktivis Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.
"Benar, jam 08.30 Luhut diperiksa di krimsus ya," ujar pengacara Luhut, Juniver Girsang, saat dikonfirmasi, Minggu (26/9).
Baca juga: Laporan Luhut ke Haris Azhar, Polisi Siapkan Panggilan Kedua Pihak
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kliennya siap menghadiri panggilan pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) PMJ. Namun, Juniver belum dapat mengungkapkan lebih jauh terkait materi klarifikasi yang mau didalami tim penyidik.
"Besok kami info langsung di Polda ya," imbuhnya.
Diketahui, Haris Azhar dilaporkan atas dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong. Laporan ini buntut unggahan konten video YouTube "Ada Lord Luhut Di balik? Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". Dalam video tersebut, Luhut dituding bermain dalam bisnis tambang di Papua.
Baca juga: Survei: Kepercayaan Publik Terhadap Demokrasi Terus Menurun
Perseteruan Haris dengan Luhut bermula dari video percakapan dengan Fatia, yang diunggah Haris lewat kanal Youtube-nya. Dalam percakapan itu, kedunya membahas PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, yang terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
Luhut disebut sebagai salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group. Namun, Luhut kemudian membantah tuduhan tersebut, serta mengirim somasi kepada Haris Fatia.(OL-11)
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Dirketur Utama Antam Achmad Ardianto berkomitmen membawa perseroan untuk tumbuh sebagai global key player dalam industri pertambangan yang berkelanjutan.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.
KETUA Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan Raja Ampat kaya akan keanekaragaman hayati darat maupun laut dan banyak di antaranya bersifat endemik.
MedcoEnergi memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam transisi energi di kawasan Asia Tenggara melalui pengembangan portofolio yang terdiversifikasi.
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
KOORDINATOR Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya Saputra mengaku mendengar Revisi UU TNI akan disahkan sebelum Lebara 2025.
Jika revisi undang-undang (RUU) TNI disahkan, peran militer dalam tata kelola negara dan urusan sipil akan semakin besar.
Pemangkasan anggaran sebaiknya tak dilakukan karena memberikan dampak buruk bagi penuntasan kasus HAM di Indonesia.
Kontras mencatat bahwa Kepolisian masih menempati klasemen teratas sebagai institusi dengan peristiwa penyiksaan terbanyak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved