Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Prof.Dr.Ing Mokoginta bukan main kecewanya ketika dia gagal mendemo Presiden Jokowi, Rabu (21/9) siang. Padahal demi untuk memperjuangkan tanahnya yang dirampas, Guru Besar IPB University ini, sengaja minta ditangkap dengan cara memblokir kunjungan Sang Presiden ke Kampusnya.
Dia ingin seperti Suroto, peternak ayam petelur asal Blitar. Berkat aksi nekadnya berdemo saat RI-1 keluar dari areal PIPP menuju Makam Bung Karno (MBK), Selasa (7/9).
“Pak Jokowi yang terhormat. Saya, Prof Ing Mokoginta sudah kirim surat terbuka 3 kali kepada Bapak selaku kepala negara. Saya juga sudah berkirim surat ke Kapolri agar pelaku perampasan tanah kami dan korban perampasan tanah lainnya segera ditangkap. Tapi karena salah mencegat, saya batal mendemo bapak,” ujar Prof Ing dengan raut wajah kecewa menceritakan kepada wartawan, Kamis (23/9)
“Saya sudah membawa spanduk. Saya berharap aksi saya mendemo bapak diliat banyak orang. Saya juga berharap ditangkap, seperti yang dialami Pak Suroto, peternak ayam petelur dari Blitar. Berkat keberaniannya mendemo Bapak beberapa waktu lalu, dia akhirnya dipanggil ke Istana dan menceritakan permasalahannya. Sayangnya aksi demo saya batal, sehingga saya tak ditangkap, dan tak dipanggil ke Istana,” lanjutnya masih dengan wajah memelas.
Baca Juga: Guru Besar IPB Layangkan Lagi Surat Terbuka untuk Jokowi dan ...
“Bapak Jokowi yang terhormat, kapan permasalahan tanah kami bisa diselesaikan? Kami hanya minta hak tanah kami yang dirampas dikembalikan dan mereka yang merampas tanah kami ditangkap. Pak presiden sudah berulang kali memerintahkan soal ini. Tapi nyatanya, kasus perampasan tanah kami masih dipermainkan oleh komplotan mafia,” harapnya.
Prof Ing Mokoginta menceritakan beragam usaha sudah dilakukannya. Dirinya juga sudah lapor Kompolnas, Kapolri dan pejabat lainnya yang kompeten. Namun, seperti bertepuk sebelah tangan.
"Saya berharap akan ada keadilan bagi kami dan orang-orang lain yang mengalami nasib sama, tanahnya dirampas oleh mafia tanah. Kemarin di IPB, Pak Jokowi memerintahkan agar para mafia tanah diberantas. Semoga perintah Pak Presiden kali ini bisa terlaksana dan keadilan buat korban bisa terwujud,” ujarnya penuh harap.
Tanah Prof Mokoginta seluas 1,7 hektare di Manado, dirampas mafia tanah sejak beberapa tahun lalu. Dia mengaku telah melaporkan persoalan tersebut ke Polda Sulut. Namun setelah berganti-ganti Kapolda, persoalan tanahnya belum juga menemui titik terang. (OL-13)
Baca Juga: Pemerintah Kembali Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Tanah
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
PRESIDEN Prabowo Subianto menambah dana riset pada 2026 hingga Rp12 triliun. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan 1.200 guru besar, dekan, dan rektor, presiden minta kerja sama dengan BRIN
PRESIDEN Prabowo Subianto menambah dana riset mencapai Rp12 triliun pada 2026. Itu disampaikan di hadapan 1.200 guru besar, dekan, dan rektor dari berbagai perguruan tinggi
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan akan menambah dana riset hingga pada 2026 mencapai Rp12 triliun. Hal itu disampaikan presiden di hadapan 1.200 guru besar, dekan, dan rektor
Prof Sri Yunanto memaparkan visi besar Indonesia pada satu abad kemerdekaannya. Ia menetapkan sejumlah indikator utama yang menjadi syarat mutlak terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Permendiktisaintek 52/2025 dibuat untuk memberikan kepastian hukum agar profesi, karier, dan penghasilan dosen dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu.
PEMERINTAH akan melakukan audit lingkungan terhadap lebih dari 100 unit usaha di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh sebagai bagian dari evaluasi persetujuan lingkungan pascabencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved